PTN Perlu Bentuk Sekretariat

Universitas Negeri Semarang

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu membentuk sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai pusat komunikasi dan koordinasi perguruan tinggi se-Indonesia dalam  mendukung implementasi e-procurement (pengadaan barang/jasa secara elektronik).

Pasalnya, Peran PTN dianggap strategis mendorong instansi di daerah menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. ’’Ini dalam rangka memenuhi kewajiban implementasi e-procurement secara nasional mulai tahun 2012,’’kata Kepala Lembaga Ke­bi­jak­an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ir Agus Rahardjo MSM da­lam lokakarya ’’Penyusunan Pro­gram Bersama Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Mem­per­cepat Im­plementasi E-Procurement’’, akhir pekan lalu di ruang sidang ge­dung Prof Sudharto Kampus Undip Tembalang.

Agus mengatakan, pihaknya mendorong PTN  berperan aktif dalam menyiapkan SDM e-procurement melalui riset dan kajian untuk mendu­kung pengambilan kebijakan pemerintah. ’’Setelah penyusunan strategi dan program kerjasama PTN, puncaknya deklarasi kerja sama PTN,’’tandasnya.

Aktualisasi

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan aktualisasi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pedoman Peng­ada­an Barang/Jasa Pemerintah. Loka­karya ini merupakan kali pertama yang diikuti 50 peserta dari 25 PTN se-In­do­nesia dalam rangka membangun kerja sama mendukung e-procurement. ’’Kami akan laksanakan secara bergilir di beberapa  PTN selain Undip,’’ jelas Agus.

Ketua Penyelenggara Lokakarya M Agung Wibowo PhD mengatakan, penyelenggaraan lokakarya didorong dari meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan e-procurement di tiap instansi pemerintah . ’’Harapannya, perguruan tinggi mampu menjadi motor terwujudnya e-procurement di instansi pemerintah.’’

Sementara itu, Pembantu Rektor II Undip, Dr Muhammad Chabachib Msi Akt mengungkapkan,  dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa, tiap instansi harus hati-hati terhadap kekeliruan dan ketidakcermatan yang tidak disengaja. ’’Good governant dan clean governant harus diterapkan untuk meminimalisasi kekeliru­an,’’te­gasnya.

Pemateri dalam acara itu di antaranya Direktur E-Procurement LKPP, Ir Ikak G Patriastomo MSP menyampaikan materi Strategi Im­ple­mentasi E-Procurement di Indonesia, Sekretaris Ditjen Pendi­dikan Tinggi, Harris Iskandar me­nyampaikan materi Mempercepat Implementasi E-Procurement, dan Ketua LPSE Universitas Negeri Makassar, M Kahar A Palinrugi ST MM,  Peran Strategi PT pada E-Procurement.

Selain itu, Ketua LPSE-Undip Hery Suliantoro (Implementasi E-Procurement di Undip Guna Mem­bangun Kerjasama dan Sinergi Antar Perguruan Tinggi di Indonesia) serta Gatot Pramuhartanto dari PT Telkom (Kesiapan Infrastruktur Internet dalam Mendukung Implementasi E-Procurement di Indonesia). (H70-53)

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/07/139034/PTN-Perlu-Bentuk-Sekretariat