Wawancara The Conversation Indonesia dengan Rahmat Petuguran tentang sosialisasi bahaya dan pencegahan covid-19 dengan Rahmat Petuguran, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang.

Hasil wawancara lengkap dapat dilihat di The Conversation.

Bagaimana pendapat Anda mengenai komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terkait COVID-19? Apakah sudah memenuhi kriteria yang ada?

Secara garis besar, komunikasi melibatkan tiga unsur utama yaitu pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan. Dalam kajian bahasa, ketiga unsur titu bisa disebut penutur, tuturan, dan mitra tutur.

Keberhasilan penutur menyampaikan pesan melalui tuturannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dalam pandangan saya, salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan itu adalah kesesuaian antara jenis tuturan yang digunakan dengan karakter sosial budaya mitra tuturrnya. Ini penting diperhatikan karena pertukaran pesan hanya mungkin terjadi secara lancar kalau pengirim pesan dan penerima menemukan kesamaan pengetahuan. 

Pada masyarakat yang anggotanya relatif sedikit dan homogen, kesamaan pengetahuan itu kondisi yang mudah diwujudkan. Tetapi dalam konteks kehidupan sebuah bangs ayang anggotanya berjumlah lebih dari 260 juta orang dengan latar belakang budaya yang beragam, itu sangat sulit terwujud.

Dalam komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, misalnya, ada kecenderungan ragam bahasa yang digunakan adalah ragam terdidik, perkotaan, kelas menengah. Hal itu ditandai dengan digunakannya istilah-istilah akademik, teknokratis, dan bahasa asing. 

Pilihan bahasa ini sangat bergantung pada latar belakang penggunanya. Mudah dipahami, karena orang-orang yang menjadi juru bicara pemerintah memang berasal dari kelompok sosial terdidik, urban, dan menengah atas.

Seringkali gaya bahasa yang digunakan pemerintah merupakan ‘bahasa elitis’ atau bahasa inggris seperti social distancing, hand sanitizer, work from home, flatten the curve, dll. apakah hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman di masyarakat?

Tentu saja mempengaruhi. Bahasa selalu terikat pada masa dan masarakatnya. Kata-kata yang dipilih pemerintah atau juru bicara pemerintah hanya hidup dan dipahami secara baik pada lingkungan tempat kata-kata itu lazim digunakan. Bagi masyarakat kelas bawah dari lingkungan pedesaan (rural) itu kata-kata asing yang sulit dipahami. Bahkan sekalipun kata-kata itu bisa diterjemahkan, belum tentu pesan yang dimaksudkan tersampaikan kepada masyarakat kelas bawah pedesaan tersebut.

Misalnya pada frasa “flatten te curve” ini sebenarnya frasa idiomatik yang maksudnya tidak bisa langsung dipahami dengan cara menerjemahkannya. Untuk memahami makna idiomatik begini diperlukan prasyarat pengetahuan tertentu yang tidak dimiliki steiap orang.

Untuk memahami istilah “flatten te curve” secara idiomatik, orang kan harus tahu dulu (1) kurva itu apa? (2) dalam konteks covid-19, kurva itu menggambarkan apa sih?, (3) mengapa harus dibuat rata?

Apakah penggunaan ‘bahasa elitis’ dapat diterima dengan mudah di kalangan akar rumput/masyarakat bawah (berpendepatan rendah) atau bahkan sebaliknya juga menyulitkan bagi kalangan kelas menengah ke atas?

Jelas menyulitkan. Dan hal ini berisiko membuat komunikasi publik ini tidak berhasil. Bisa saja pesan tidak tersampaikan. 

Perlukah istilah-istilah asing ini diubah ke bahasa indonesia atau bahasa sehari-hari sehingga membuat masyarakat lebih mudah memahaminya?

Pemerintah sebenarnya memiliki perangkat birokrasi yang memungkinkan suatu pesan bisa dibumikan sesuai konteks sosial-budaya penerimanya. Ini karena pemerintah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa, RW, dan bahkan RT. 

Misalnya dalam menjelaskan program infrastruktur. Kata infrastruktur bisa saja kurang dipahami dalam konteks sosila budaya tertentu. Karena itu, bisa saja oleh perangkat birokrasi pemerintah disederhana menjadi “pembangunan jalan dan jembatan”, meskipun tidak betul-betul akurat.

Hanya saja, dalam kasus covid-19 istilah-istilah teknis dalam bidang kesehatan dan mikrobiologi cukup sulit dicarikan padanan yang akurat sesuai konteks budaya masyarakat bersangkutan.

Namun saya mengamati, peran agen-agen budaya tidak resmi punya peran dalam mengatasi kesulitan ini. Salah satunya ya netizen. Secara kreatif mereka menciptakan istilah baru yang memungkinkan istilah teknis dan elitis dari pemerintah bisa dipahami masyarakat kelas bawah. 

Sebagai contoh, saya menemukan pesan berantai yang memaknai istilah-itsilah teknik dengan bahasa rakyat. Misalnya, kata lockdown diartiken sebagai “Ora entuk mlebu metu ning negoro/wilayah/daerah liyane (tidak boleh masuk atau keluar ke/dari negara atau wilayah tertentu). Suspect diartiken sebagai “Lorone wis rodo parah sitik, pilek, watuk, napase sesek, awakke panas gembreges rasane (sakitnya sudah agak parah, flu, batuk, sesak napas, dan demam).

Apakah kampanye COVID-19 yang dilakukan oleh baik para dokter hingga influencer dan tokoh masyarakat di berbagai sosial media efektif menyentuh berbagai lapisan masyarakat?Apakah berbagai inisiatif yang mereka buat dapat mengisi kekosongan yang tidak dilakukan pemerintah?

Setiap bahasa hidup pada masa dan masyarakatnya. Kondisi ini membuat komunikator publik harus memahami karakteristik masyarakat yang ditujunya. 

Upaya menanggulangi covid-19 ini telah menjadi kerja kolektif yang bukan hanya dilakukan pemerintah, tapi sudah melibatkan semua kalangan. Kelompok anak muda, kelompok pengajian, gereja, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lain bahu-membahu.

Saat ini, sebulan setelah pengumuman positif corona di Indonesia, komunikasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat itu semakin solid dan luas. Mereka berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan olah juru bicara resmi pemerintah. 

Namun saya melihat, ini sedikit terlambat. Gerakan masif ini baru terjadi ketika persebaran covid-19 sudah di sebagian besar provinsi di Indonesia. Seandainya dilakukan sejak awal, saya kira penanggulangannya akan lebih efektif.

Pernahkah hal seperti ini terjadi sebelumnya? Mungkin dalam kasus penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah yang juga menggunakan ‘bahasa elitis’?

Kita patut belajar dari kasus dalam penanggulangan erupsi Gunung Merapi di Jogja. Erupsi Gunung Merapi adalah gejala alam yang telah diakrabi masyarakat Jogjakarta dan sekitarnya selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Secara kultural, masyarakat di sana berhasil menyandikan fenomena vulkanologi ke dalam kode-kode bahasa yang merakyat sehingga bisa dipahami masyarakat. 

Misalnya, masyarakat menggunakan istilah wedhus gembel, mbah petruk, dan mbah semar untuk mengomunikasi tipe erupsi yang berbeda sehingga perlu disikapi secara berbeda. Wedhus gembel adalah sebutan untuk awan panas yang keluar dari kerongkongan Merapi. Suhu bisa mencapai 600 derajat celcius saat tiba di permukiman. Warga juga menggunakan sebutan mbah semar dan mbah petruk untuk tipe awan panas yang berbeda. Pilihan menyebut objek alam itu dengan sapaan “mbah” juga menunjukkan kearifan untuk yang menunjukkan upaya warga untuk bersahabat dan menghormati alam.

Di Aceh, tepatnya pulau Simeulue, ada lagu tradisional smong yang diakui telah menjadi sarana sosialisasi kebencanaan yang sangat efektif. Lagu itu menunjukkan kewaspadaan terhadap tsunami telah dilembagakan dalam budaya tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lagu itu telah menanamkan kesadaran kebencanaan yang jauh lebih efisien dibandingkan model sosialisasi lain. Karena itulah banyak warga pulau tersebut selamat ketika bencana tsunami terjadi pada 2004. 

Imbauan selama ini oleh pemerintah masih cukup kurang dipatuhi oleh beberapa kelompok masyakat, seperti pelarangan ibadah atau acara, apakah ini juga dampak dari ketidaktersampaian informasi yang baik? Solusi kampanye atau komunikasi yang baik seperti apa yang dapat dilakukan ke depannya?

Sikap warga yang kurang patuh tentu saja kompleks. Ini bisa terjadi karena berkembangan pandangan fatalistik terhadap kematian, wibawa pemerintah relatif rendah, juga karena literasi masyarakat juga rendah. Apalagi virus corona adalah musuh yang tidak terlihat sehingga sering dianggap remeh. 

Namun begitu, komunikasi yang efektif mestinya bisa mengubah perilaku tersebut. Sangat mungkin, sikap kurang patuh warga terjadi karena pesan-pesan kedaruratan memang tidak dapat tersampaikan melalui diksi yang elitis.

Saya contohkan, istilah pandemi adalah istilah kesehatan yang amat asing bagi sebagian warga. Bahkan sekalipun istilah tersebut dapat dipahami maknanya, tidak melekat konotasi buruk padanya. Ini berbeda ketika digunakan istilah pageblog. Istilah lokal itu mengandung informasi darurat yang membangkitkan afeksi kengerian. Dengan menggunakan istilah-istilah lokal, pesan-pesan akan lebih mudah tersampaikan.

Ke depan, saya kira, komunikasi pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek kultural di masyarakat. Ini penting karena seperti saya sampaikan: bahasa selalu terikat pada masa dan masyarakatnya. DIksi akademis versi pemerintah harus diterjemahkan menggunakan istilah-istilah yang membumi. Karena itu, melibatkan agen-agen budaya tidak resmi yang hidup pada masyarakat setempat adalah langkah yang sangat perlu ditempuh.