Perebutan kekuasaan dalam politik di Indonesia selalu didahului perebutan simpati publik. Para kandidat memainkan atraksi agar dia dipersepsi sebagai calon pemimpin yang baik. Pada saat yang sama, ia juga mendorong terciptanya stigma bahwa kompetitornya adalah pemimpin yang kurang atau bahkan tidak baik.

Kondisi demikian sangat terasa dalam Pilkada DKI Jakarta. Meskipun secara resmi tahapan pilkada belum dimulai, calon kandidat sudah terlibat perang persepsi. Mereka bersaing memerebutkan persepsi publik dengan memanfaatkan isu, jaringan sosial, dan tentu saja: uang.

Persepsi baik adalah salah satu bentuk modal sosial. Persepsi baik bahkan jauh lebih penting dari popularitas dan mungkin sama pentingnya dengan komitmen.

Dalam politik elektoral, modal jenis ini sangat berharga karena dapat dikonversi menjadi dukungan riil, berupa dukungan dana maupun dukungan suara. Oleh karena itu, lumrah jika para kandidat kini sibuk berebut persepsi baik.

Kondisi demikian ternyata memunculkan paradoks, sekurang-kurangnya pada diri calon pemilih. Pada satu sisi, persepsi baik akan memberi pemilih keyakinan sehingga pilihan politik mereka lebih mapan. Namun di sisi lain, calon pemilih justru dapat rawan tertipu jika “pemimpin baik” yang dipilihnya ternyata hanya “pemimpin yang tampak baik”.

Kebenaran dan Informasi

Terbentuknya persepsi dalam benak calon pemilih selalu melibatkan informasi. Jenis dan porsi informasi yang dikonsumsi calon pemilih menentukan tipe kebenaran yang muncul dan diyakini seseorang. Jika informasi tersebut terus-menerus dikonsumsi, akan menggumpal menjadi kebenaran. Namun jika informasi tersebut mengalami negasi, kebenaran akan batal dan digantikan kebenaran lain.

Menurut Kirkham (2014) sebuah informasi yang benar akan tetap menjadi benar jika ia memperoleh pembenaran oleh informasi lain. Namun kebenaran akan gugur jika kebenaran tersebut dinegasikan oleh informasi lain yang lebih benar.

Sengketa kebenaran semacam inilah yang terjadi dalam benak calon pemilih ketika mereka mempersepsi calon pempimpinnya. Jika informasi baik tentang calon kandidat tersimpan dan terakumulasi dalam ingatan, informasi tersebut akan menjadi kebenaran. Namun kebenaran tersebut akan batal jika calon pemilih memperoleh informasi lain yang dapat menegasikan kebenaran terdahulu.

Dalam proses kognitif semacam itu, persepsi calon pemilih terhadap calon pemimpinnya sebenarnya adalah sebuah pertarungan informasi. Dengan demikian, persepsi calon pemilih terhadap calon pemimpinnya bukan merupakan pilihan subjektif seseorang. Justru sebaliknya, persepsi yang hidup dalam benak calon pemilih adalah representasi kondisi objektif yang terbentuk oleh pertarungan informasi di lingkungannya.

Kondisi ini dapat memunculkan masalah serius jika calon pemilih kesulitan membedakan “informasi yang benar” dengan “informasi yang tampak benar”. Calon pemilih akan meyakini bahwa calon pemimpin tertentu adalah calon pemimpin yang baik, meskipun nyatanya hanyalah “tampak baik”. Jebakan sesat paham ini semakin rentan terjadi karena informasi politik melibatkan otoritas kebenaran, seperti intelektual dan media, yang memiliki legitimasi kultural untuk menentukan informasi mana yang dapat dipercaya dan informasi mana yang tidak. Padahal, para pemilik otoritas kebenaran itu sendiri merupakan pemain politik dalam medan politiknya sendiri.

Namun demikian, jebakan itu dapat diantisipasi karena calon pemilih juga memiliki otonomi atas pikirannya. Dalam batasan tertentu, calon pemilih memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak informasi yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini lazimnya dimiliki oleh calon pemilih yang membuka diri terhadap segala kemungkinan kebenaran baru. Adapun bagi pemilih partisan, yang membuka pintu informasi pada satu sisi namun menutup informasi di sisi lainnya, kemampuan seperti ini akan lemah dan tumpul.

Kriteria Baik

Perebutan persepsi baik antarcalon pemimpin selalu diiringi dengan perebutan kriteria baik. Standar kebaikan disodorkan oleh calon pemimpin tertentu agar menjadi standar universal digunakan yang digunakan oleh masyarakat luas. Standar yang mereka tawarkan lazimnya disesuaikan dengan keunggulan masing-masing calon pemimpin.

Salah satu calon pemimpin mungkin menyodorkan kriteria bahwa baik adalah tegas, namun calon lain mungkin akan menawarkan bahwa kriteria pemimpin yang baik adalah santun. Calon pemimpin tertentu mungkin akan mengatakan bahwa penilaian baik harus didasarkan pada moralitas, namun pemimpin yang lain menawarkan bahwa indikator kebaikan pemimpin harus berbasis kinerja.

Di sinilah calon pemilih menemukan tantangan kedua, yaitu menentukan kriteria kebaikan yang relevan untuk diri dan masyarakatnya. Para pemilih harus terlebih dulu menjawab pertanyaan “Sebenarnya bagaimana kriteria pemimpin yang baik?”

Dalam situasi politik saat ini, terdapat sekurang-kurangnya tiga kriteria kebaikan. Pertama, pemimpin dinilai baik jika memiliki moral dan kepribadian baik. Secara ekstrem, kriteria ini mengajarkan pemilih untuk memperhatikan aspek personal pemimpin namun mengabaikan kinerja.

Kedua, pemimpin akan menjadi baik jika memiliki kapabelitas dan kinerja yang baik. Pada titik esktrem, kriteria ini meminta pemilih untuk melihat kinerja namun mengabaikan persoalan kepribadian. Dua jenis kriteria itu melahirkan kriteria kebaikan yang ketiga, yaitu pemimpin baik jika memiliki moralitas sekaligus berkinerja baik.

Dalam konteks kehidupan di Indonesia, kriteria ketiga adalah yang paling relevan. Pada satu sisi orang Indonesia mengidamkan pemimpin yang memiliki moralitas dan akhlaq terpuji karena pemimpin adalah teladan kehidupan. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan pemimpin yang kapabel dan berkinerja baik supaya pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. (gambar: gamespot.com)

Rahmat Petuguran
Pemimpin Redaksi PORTALSEMARANG.COM