Bahasa politik memiliki ciri khas. Keunikan bahasa politik dapat ditemukan pada bentuk atau struktur harfiahnya. Tetapi ciri yang lebih khas, terutama dapat ditemukan pada aspek (cara dan tujuan) pemakaiannya.

Demikian kuatnya kekhasan bahasa politik, novelis Inggris George Orwell sampai mendefinisikannya dengan sinistik bahwa “Bahasa politik dirancang untuk mengungkapkan kebohongan agar tampak jujur dan mengatakan pembunuhan supaya tampak mulia.”

Kekhasan bahasa politik lahir karena bahasa politik merupakan representasi logika politik yang aturan mainnya memang berbeda dengan logika umum. Sesuatu yang menurut logika umum jelas salah, ketika dinilai dengan logika politik bisa saja benar. Demikian sebaliknya.

Untuk memahami bagaimana bahasa politik dikonstruksi dan digunakan, kita perlu wawasan yang memadai mengenai logika politik. Setidak-tidaknya, ada tiga ciri umum logika politik.

Pertama, dilandasi etos politik. Dalam arti sederhana, etos politik berkaitan dengan motivasi politik dan kerja-kerja factual yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dalam bentuk yang paling harfiah, motivasi politik adalah kekuasaan. Etos politik menuntut sikap dan keterampilan tertentu agar kekuasaan yang didambakan tercapai.

Kedua, kebenaran adalah jika menguntungkan. Pengakuan benar dan salah tentang sebuah perkara tidak didasarkan pada alat ukur universal. Kebenaran sesuatu ditimang menggunakan skala untung rugi. Sejauh menguntungkan, segala sesuatu patut dinyatakan sebagai kebenaran. Jika merugikan, itu patut disangkal.

Ketiga, verivikasi emosional lebih diperlukan dari verivikasi logis. Pada era pascakebenaran, ikatan-ikatan emosional lebih membangkitkan gairah daripada pemaparan akademis. Perilaku demikian sangat terasa terutama pada kelompok fanatis.

Logika politik demikianlah yang menjadi dasar logis lahirnya pernyataan-pernyataan politik. Akibatnya, efektifivitas komunikasi politik tidak dapat diukur menggunakan logika umum.

Jika ada tokoh politik yang membuat pernyataan tak konsisten, secara umum tokoh ini akan dipandang telah bersikap tidak benar. Tetapi sejauh inkonsistensi itu tidak mengkhianati konsistensi terhadap tujuan politik, tetap dipandang secara sah.

Salah satu penasihat politik paling cerdik sekaligus culas adalah Niccolo Machiavelli. Ia pernah membuat doktrin kurang lebih begini: “Buatlah janji semenarik mungkin. Kalau akhirnya janji itu harus diingkari, tidak apa-apa. Asal ada argumentasi yang menyertainya.”

Dalam praktik, bahasa politik digunakan bukan untuk menyatakan kebenaran. Bahasa politik digunakan dengan menyatakan kebenaran atau manipulasi sejauh bisa membuat para pendengarnya teryakinkan bahwa penutur benar.

Penyerbuan tentara ke sebuah negara adalah tindakan keji dan keliru. Tetapi itu bisa tampak mulia jika seseorang bisa menarasikannya sebagai perang terhadap angkara murka, misalnya: memerangi teroris, menciptakan pemerintahan yang demokratis, atau menghindari kerusakan yang lebih besar.

Utang negara pada dasarnya adalah bentuk kerapuhan ekonomi negara. Pada tingkat tertentu, hutang membuat negara berpeluang lebih besar untuk bangkrut. Tetapi ketika disampaikan dengan bahasa politik, utang bisa saja dinarasikan sebagai keniscayaan. Atau lebih anakronis lagi, bisa dinarasikan sebagai prestasi menuju bangsa yang mandiri.

Orang yang memiliki rekam jejak dengan aneka kekerasan lazimnya dihindari oleh negara demokratis sebagai calon pemimpin. Tetapi dengan bahasa politik, figur demikian bisa narasikan sebagai pribadi penuh kasih sayang.

Rahmat Petuguran
Penulis buku Politik Bahasa Penguasa (Penerbit Kompas, 2016)