Media dan pers mendapat banyak sebutan indah. Di antara sebutan-sebutan itu, yang tampak paling bombastis adalah sebutan “pilar keempat demokrasi”.

Pada periode ketika pers netral dan bekerja dengan prinsip-prinsi jurnalisme yang tegas, sebutan itu mungkin tampak relevan. Tapi ketika media menjadi perangkat bisnis dan politik pemilikinya, sebutan itu tidak layak lagi disematkan.

Buku Kuasa Media di Indonesia karya Ross Tapsell menunjukkan bahwa media di Indonesia telah demikian terpusat. Ada delapan konglomerat yang menguasai sebagian besar media di Indonesia. Pemusatan kepemilikan membuat keragaman isi pemberitaan semakin sulit diwujudkan.

Tapsell menguraikan, delapan oligark media itu adalah Aburizal Bakrie (Viva), Harry Taonesoedibjo (MNC), Chaerul Tanjung (Trans Media), Surya Paloh (Media Group), Dahlan Iskan (Jawa Pos Group), Jacob Oetama (Kompas Gramedia),  Eddy Suriaatmadja (Emtek), dan Keluarga Mochtar Riady (Lippo).

Meski Tapsell menyebut delapan adalah jumlah yang wajar, pemusatan kepemilikan media jadi persoalan serius karena dua alasan.

Pertama, lima pemilik dari delapan konglomerat media secara langsung memiliki afiliasi politik dan tanpa malu menggunakan media yang dimilikinya untuk memuluskan agenda politiknya. Kedua, di era digital, para konglomerat media ini semakin besar karena regulasi pemerintah didesain untuk semakin menguntungkan mereka dan meminggirkan media alternatif.

Oligarki media di Indonesia juga menimbulkan masalah serius karena mengancam kebebasan pers. “Jurnalis di Indonesia melihat kepemilkan media sebagai hambatan utama terhadap otonomi mereka, dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat mereka laporkan, dan bagaimana berita-berita tertentu harus dibingkai.”

Kondisi inilah yang membuat harapan bahwa pers adalah pilar keempat  demokrasi terasa sangat muluk-muluk. Ketika media dikuasai para oligark, berita yang dihasilkannya tidak berorientasi kepada kepentingan publik, tapi kepentingan (bsinis dan politik) pemilik.

Simpulan ini mengingatkan saya pada riset Iswandi Syahputra dalam buku Rezim Media yang menyimpulkan bahwa media justru kontraproduktif dengan prinsip negara demokrasi.

Di negara demokrasi, kata dia, warga negara diberi kuasa menentukan pilihan electoral karena diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihan. tapi ketika media dikuasai segelintir orang yang punya ambisi politik, pengetahuan yang disajikan kepada warga adalah pengetahuan politis yang semu.

Kondisi itulah yang membuat oligarki media berdampak pada terbentuknya oligarki politik. Para pemilik media saat ini (meski tidak ada yang terpilih menjadi presiden) adalah pemain kunci dalam perebutan sumber daya politik.

Aburizal Bakrie pernah menjadi Menko Perekonomian dan kemudian Menkosra pada era pemerintahan pertama SBY (2004-2009). Chaerul Tanjung pernah menjadi Menko Perekonomian dalam kabinaet SBY jilid II. Dahlan Iskan menjadi Menteru BUMN dalam kabinet Indonesia Bersatu dan secara tkfi mempromosikan Jokowi. Surya Paloh menjadi salah satu kekuatan pendukung Jokowi dan partai NasDem yang dipimpinnya mendapat beberapa jatah Menteri.

Silang sengakrut antara kepemilikan media, pada momen tertentu, benar-benar menyulitkan publik untuk membedakan sebuah pemberitaan diciptakan agar publik tercerahkan atau justru terbodohi.

Kondisi-kondisi inilah yang dibahs Tapsell dalam buku Kuasa Media di Indonesia. Buku ini memiliki keunggulan karena penulisnya memiliki data yang sangat kaya, hasil penelitian lapangan selama delapan tahun. Tapsel juga melengkapi data itu dengan serangkaian wawancara dengan narasumber utama. Meski bukan buku baru yang mengulas relasi media dan kekuasaan di Indonesia, karya Tapsell ini tetap merupakan karya penting.

Tentu saja ada banyak persoalan lain dalam kuasa media di Indonesia. Tapsell menyoal partisipasi warga di era digital, ancaman kebebasan berekspresi dalam UU ITE, pengabaian terhadap televisi dan lembaga penyiaran publik, juga lain.

Untuk mendalami itu, saya dan Wisnu Prasetya Utomo (alumnus kajian media University of Leeds, penerjemah buku ini) akan mendiskusikannya pada Rabu (12/12) di Nir Café Semarang.

Salam,
Rahmat Petuguran
Pemimpin Redaksi PORTALSEMARANG.COM