Kenapa Perguruan Tinggi Suka Label Internasional?

TAK disangka, internasional telah menjadi dewa baru bagi sekolah dan perguruan tinggi di negeri ini. Atas nama pengakuan global, internasional menjadi alat ukur tunggal. Nyaris tanpa perdebatan, fatwa internasional diterima begitu saja. Sekolah taklid, dan ironisnya, perguruan tinggi juga mengamini. Mereka beramai-ramai memperoleh sertfikiasi internasional.

Sikap taklid itu, bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, sekolah dan perguruan tinggi tidak menawarkan alat ukur lain. Sebagai institusi ia tidak mampu memunculkan brand value yang bisa digunakan mengukur keberhasilan kerjanya. Akhirnya, institusi itu memilih menggunakan indikator yang ditawarkan lembaga lain sekalipun relevansinya rendah atau bahkan tidak ada.

Cukup Layak?

Kesulitan perguruan tinggi merumuskan jati dirinya, membuatnya linglung. Ia, sebagai lembaga mandiri, tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam proporsi yang tepat. Besar kemungkinan hal itu terjadi karena pimpinan lembaga itu tidak memiliki dasar filosofis mengapa dan untuk apa lembaga itu ada. Akhirnya, sebagai jalan pintas untuk mengukur esksistensinya, ia memilih menggunakan indikator yang diciptakan lembaga internasional. Padahal, besar kemungkinan, indikator itu justru mengarahkannya pada fungsi lain yang menjauhi peran sebenarnya sebagai episentrum kegiatan budaya.

Pemeringkatan Webometric misalanya, beberapa tahun terakhir begitu populer bagi perguruan tinggi. Universitas dengan peringkat tertentu terlihat sangat membanggakannya. Peringkat itu digunakan untuk melegtimasi prestasi diri, atau bahkan, jalan berpromosi. Bahwa webometric hanya sebuah mesin yang bekerja dengan algoritma sehingga tidak akan layak mendeskripsikan kondisi manusia, diabaikan begitu saja.

Webometric menggunakan empat elemen sebagai bahan penilaian, yakni jumlah idneks yang terbaca search engine, jumlah unique external links, file yang diindikasi sebagai publikasi ilmiah, serta jumlah paper dan sitasi. Keempatnya diukur secara kuantitatif. Karena itu relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan lemah. Indikator yang lebih relevan dan “manusiawi”, misalnya testimoni mahasiswa dan masyarakat tidak terakomodasi.

Sertifikasi internasional entah dari lembaga mana pun, patut disikapi secara kritis. Sebab, lembaga sertifikasi tidak pernah lepas bebas dari tendensi, baik ekonomi, politik, maupun ideologi. Selalu ada motif lain yang harus dipertanyakan sebelum diterima. Kecuali perguruan tinggi memang “memasrahkan leher” untuk dibohongi.

Sikap monggo kerso yang ditunjukan perguruan tinggi juga dipengaruhi kecenderungan pimpinan perguruan tinggi terhadap nilai-nilai mondial. Internasionalisme dipahami sebagai kesejagadan nilai. Untuk menjadi internasional harus mengikuti nilai yang kini dominan dan memiliki legitimasi global. Padahal, intenrasionalisme adalah keterakitan resiprokal yang menuntut setiap  bangsa yang satu bekerja sama dengan bangsa lain.

Logika ini barangkali ada benarnya. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia harus punya peran dalam membangun peradaban dunia. Namun, itu tidak mengharuskan perguruan tinggi taklid pada tawaran nilai dunia internasional. Harus ada nilai yang dipertahankan sebagai keunikan. Terlebih, setiap perguruan tinggi lahir dengan ekspektasi berbeda.

Lantas, mengapa hasrat menjadi lembaga internasional tampaknya sulit sekali diredam? Tampaknya ada semacam ketidakpercayaan diri yang membuat mereka takut nilai-nilai unik yang diimilikinya justru tidak mendapat pengakuan. Akhirnya, segala macam ratifikasi disetujui.  Kita kemudian memasrahkan segala penilaian pada publik internasional, sekalipun keunikan lokal justru akan diabaikan. Tidak ada perdebatan, tidak ada dialektika, tidak ada pula perlawanan untuk mengatakan “tidak.”

Kita bisa amati, hampir seluruh perguruan tinggi kita mencantumkan ‘internasional” sebagai visi mereka. Namun, karena keterbatasannya, perguruan tinggi  justru terjebak untuk sekedar memenuhi indikatornya. Sebagaimana jargon umum promosi, untuk dianggap baik tidak perlu betul-betul baik, tapi cukup tampak baik.

Teralineasi

Ambisi besar perguruan tinggi menginternasional ternyata berisiko membuatnya semakin jauh dari konteks kekinian masyarakatnya. Aspirasi masyarakat bawah (lokal) tidak diakomodasi karena dianggap tidak relevan dengan visi internasional itu. Padahal sebuah instansi, apapun bentuknya, patut dibentuk dan dipertahankan jika mampu menampung aspirasi konstituennya. Rakyat jika itu sebuah negara, masyarakat jika itu sebuah lembaga publik.

Segala bentuk kegiatan pendidikan tidak bisa terlepas dari konteks sosial masyarakatnya. Karena itu alat ukur paling esksistensi lembaga pendidikan yang paling sederhana adalah responnya terhadap berbagai gejolak dala masyarakat. Keinternasional hanya akan membuat lembaga itu menjadi jauh dan tidak membumi.

Para pemangku kebijakan barangkali berharap, lembaga yang dipimpinnya enjadi pusat perhatian dunia. Lembaga menjadi pemain yang dominan mngontrol peradaban. Namun, jika tujuan itu gagal risikonya justru berlipat ganda. Selain tercerabut dari masyarakatnya terancam hanya menjadi penggembira di pentas dunia.

Mestinya, setiap perguruan tinggi memiliki indikator sendiri untuk mengukur keberhasilannya. Rumusan indikator ini, bahkan mestinya unik. Sebab, setiap perguruan tinggi lahir dengan tujuan berbeda. Ia lahir dengan tanggung jawab dan beban ekspekasi yang berbeda pula. Sangat aneh jika ribuan lembaga itu berkembang ke satu arah hanya karena berhasrat memperoleh pengakuan global.