Menurut data yang dihimpun dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dari data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia yang telah berhasil diberaksarakan mencapai 97,932%, atau tinggal sekitar 2,068% (3,474 juta orang) yang masih buta aksara.

Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Abdul Kahar Angka Buta Aksara usia 15-59 tahun di Indonesia dilihat dari masing-masing provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional atau di atas 2%.

Kesebelas provinsi tersebut yaitu Papua sebesar 25,843%, NTB 7,787%, NTT 5,365%, Sulawesi Barat 4,36%, Kalimantan Barat 4,283%, Sulawesi Selatan 4,686%, Bali 2,908%, Jawa Timur 3,427%, Kalimantan Utara 2,562%. Kemudian Sulawesi Tenggara sebesar 2,510%, dan Jawa Tengah 2,267%.

Keaksaraan bukan hanya sekadar prioritas pada aspek baca, tulis, dan hitung (pendidikan), tetapi merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan dan kemajuan bangsa yang bermartabat dan berbudaya.

Namun demikian, upaya yang paling penting dalam menuntaskan buta aksara adalah meningkatkan kesadaran seluruh keluarga bahwa membaca harus dimulai dari keluarga atau rumah tangga.

Seharusnya semua individu termasuk orang dewasa perlu berpartisipasi secara aktif dengan cara mereka sendiri, baik dengan mendaftarkan, melaporkan, atau membelajarkan anak-anak maupun orang tua yang masih mengalami keaksaraan.

Pemerintah sendiri upaya yang dilakukan melalui Kemendikbud adalah memberikan layanan program pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca masyarakat. Layanan program pendidikan keaksaraan terbagi atas dua yaitu pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan.

Pendidikan keaksaraan dasar bertujuan sebagai layanan pendidikan bagi orang dewasa usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas 15-59 tahun yang buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisis. Sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014.

Sedangkan pendidikan keaksaraan lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multikeaksaraan) merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan keaksaraan lanjutan juga diatur dalam Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015.

Untuk Pengembangan budaya baca dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah memberikan layanan program kampung literasi, sarana ruang baca publik seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) rintisan dan TBM Penguatan. Sementara untuk menggaungkan budaya membaca masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengadakan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut data Kemendikbud ada beberapa tantangan dalam pengentasan penduduk buta aksara sekarang ini, yaitu:

1. Karakteristik penduduk buta aksara yang tersisa sekitar 2,07% adalah mereka dari kelompok paling miskin, terpencil dan terpencar, serta sebagian dari mereka berada pada komunitas dengan budaya tertentu;
2. Masih besarnya jumlah aksarawan baru yang mengalami relapsing (menjadi buta aksara kembali), karena kurangnya motivasi untuk memelihara melek aksara yang telah diperoleh;
3. Masih besarnya potensi bertambahnya penduduk buta aksara, yakni dari jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) kelas awal (1-3) yang drop-out (DO), yang berpotensi menjadi buta aksara.

Karakteristik penduduk buta aksara dari kelompok yang paling miskin, terpencil, dan terpencar menjadi masalah dalam penuntasan kebutaaksaraan di Indonesia. Terutama daerah-daerah yang sulit dijauh atau terpelosok, infrastruktur yang tidak memadai, akses jalan yang sulit, dan tenaga pengajar yang tidak mencukupi menjadi kendala dalam program kearkasaraan ini.

Masalah relapsing atau menjadi buta kembali juga menjadi masalah. Para aksarawan baru menjadi buta aksara kembali karena kurangnya motivasi, kurangnya dorongan untuk menggunakan pengetahuan tentang baca dan tulis yang telah diperoleh. Ada kemungkinan aksarawan yang menjadi buta aksara kembali tidak mendapatkan program keaksaraan lanjutan, yaitu Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multikeaksaraan dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar.

Potensi bertambahnya penduduk buta aksara dari jumlah siswa SD kelas 1-3 yang drop-out ataupun putus sekolah masih tinggi. Netty Herawati (JPNN.com) menuturkan penyebab tingginya angka DO pada kelas 1-3 SD karena siswa mengalami trauma psikologis dan perilaku.

Faktor penyebab lain anak putus atau DO pada kelas 1-3 SD adalah sebagai berikut:

1. Minat belajar yang rendah.
2. Jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh (daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia).
3. Tingkat pendapatan orang tua yang rendah (ketidakmampuan dalam pembiayaan uang sekolah).
4. Tingkat pendidikan formal orang tua yang rendah (mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pendidikan anak).
5. Persepsi orang tua yang rendah (persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya).

Nurti, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang