Bahasa Indonesia dan Gelombang Indonesianisasi

Seperti guru Bahasa Indonesia lain, saya sadar perkuliahan dan pelajaran Bahasa Indonesia adalah proyek kebangsaan yang didesain untuk memelihara keindonesiaan Indonesia, memelihara imajinasi kebangsaan, selain untuk mendidik mahasiswa cakap berbahasa, cakap berkomunikasi, sehingga memiliki hubungan sosial yang baik.

Pada pertemuan tadi pagi, kami mendiskusikan persoalan-persoalan dasar tentang bahasa seperti hubungan bahasa dengan manusia, fungsi bahasa sebagai pembentuk realitas dan identitas, termasuk sebagai piranti kekuasaan.

Untuk mengulas topik ketiga itulah kami membahas secara sekilas pemikiran WIttgenstein dan Pierre Bourdieu. Saya kira, akan menjadi pengalaman yang menarik jika mahasiswa mulai mengurai sesuatu secara sosiologis, apalagi filosofis. Mau tak mau, kelas juga mengulas pola-pola hubungan manusia: dominasi, politik bahasa, dan bahkan penjajahan.

Yang tak sangka di kuliah ini adalah pertanyaan dari mahasiswa tentang hal terakhir itu. Mahasiswa bernama Syifa Widya Nindasri menanyakan, kalau bahasa memenag representasi relasi hubungan manusia dan yang dominasi-terdominasi, bagaimana dengan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.

“Saya dididik sejak kecil bicara bahasa Indonesia sehingga penguasaan kosakata bahasa Jawa tidak baik. Padahal saya orang Jawa, hidup dalam kultur Jawa,” katanya.

Saya diam sejenak, kemudian membayangkan untuk nggeret Edi Subkhan ke kelas untuk menjlaskan itu, menggeret Said Muhtar, juga mengajak Fahri Salam dan Toni Malakian untuk menceritakan realitas itu di Papua sana.

Tapi karena Edi sdg ngajar, Said sedang salat duha, Mas Fahri mungkin sedang liputan, dan Mas Toni sedang asyik bikin sketsa, pertanyaan itu saya jawab sekenanya. Kurang lebih;

Sejak gagasan membentuk negara yang merdeka, bangsa kita mulai menjalankan proyek Indonesianisasi. Energi bangsa kita lebih banyak tercurah untuk memikirkan terbentuknya negara sehingga kadang tidak memberi perhatian yang memadai untuk mengurus yang domestik, lokal, kedaerahan.

Ini barangkali sama dengan pembangunan masjid di sebuah desa. Begitu semangatnya warga mendirikan masjid, tenaga,perhatian, dan uang yang dimiliki tercurah ke sana. Keasyikan itu membuatnya abai kalau ternyata pagar rumahnya juga mulai retak dan terancam ambrol.

Buktinya, eksistensi bahasa Indonesia di Tanah Air justru bertolak belakang dengan eksistensi bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah yang eksis terus menurun. Dalam sejumlah catatan, dulu ada 748 bahasa di Nusantara. Beberapa telah punah dan beberapa di antaranya menunjukkan proses ke arah itu. National Geographic mencatat ada 10 bahasa di Maluku yang nyaris kehilangan penutur: bahasa Hoti, Hukumina, Hulung, Serua, Te’un, Palumata, Loun, Moksela, Naka’ela dan Nila.

Baik, saya sepakat itu sebuah masalah yang pelik. Untuk mengatasi itu, agaknya, kita bisa kembangkan bahasa berdasarkan kebutuhan praktis penuturnya.

JIka ada anak yang hidup di komunitas daerah, sebaiknya pada usia awal hingga usia sekolah awal diajari bertutur bahasa daerah. Ketika pergaulannya sudah lintas budaya, ia dimatangkan agar menguasai bahasa nasional. Baru ketika pergaulannya sudah menjangkau lintas negara, kita ajarkan bahasa Inggris. Tapi ini bukan ide yang baik karena mengasumsikan anak hidup pada ruang fisik saja. Riilnya, seorang anak kini hidup di tiga matra sekaligus: dia menjadi warga komunitas lokal, komunitas nasional, dan komunitas internasional.

“Terus, solusinya bagaimana?”

Bagini, Mbak Widya…. (bel – imajiner – perkuliahan berakhir).

Rahmat Petuguran
Dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang