Dua Prioritas Mendikbud Baru

Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dengan Muhajir Effendi. Pergantian ini sempat memicu kekhawatran publik, pergantian menteri akan diikuti dengan pergantian kebijakan pendidikan. Apalagi ada pameo “Menteri Baru, Kurikulum Baru”. Bagaimana dampak pergantian ini terhadap dunia pendidikan di Tanah Air?

Masuknya Anies dalam daftar menteri yang direshufle sebenarnya cukup mengagetkan. Oleh sebabgian besar kalangan, mantan Rektor Universitas Paramadina ini dikenal berkinerja cukup baik. Gaya komunikasinya juga santun, tidak membuat banyak kontroversi. Ia membuat sejumlah kebijakan yang beroeintasi pada kembalinya pendidikan pada manusia dan kemnusiaan.

Salah satu kebijakan berani yang dibuat Anies adalah menghapus Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan siswa. Kebijakan ini disambut sorak-sorai, tidak hanya siswa dan guru, tetapi juga orang tua dan aktivis yang telah memperjuangkan pemnghapusan UN. Mahkamah Agung (MA) sendiri telah memutuskan, agar pemerintah meninjau kembali UN. Pasalnya, baik secara pelaksanaan maupun secara ideologis, UN memiliki banyak kecacatan.

Diberitakan Tempo, Anies  dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika ia sedang menandatangani sejumlah dokumen di kantornya. Ia dipanggil supaya datang ke istana presiden. “Kami mendapat amanah yang berat dari bapak presiden,” kata Pramono Anung didampingi Sekretaris Kabinet Pratikno ketika Anies sudah sampai di istana. Ucapan Pramono itu sudah jadi pertanda bagi Anies bahwa ia akan direshufle. Pasalnya, beberapa hari sebelum ia dipanggil, kabar tentang kocok ulang kabinet memang santer beredar.

Sebelum jadi menteri, Anies juga dikenal memiliki rekam jejak yang baik. Selain menerima estafet dari Nurcholis Madjid membesarkan Universitas Paramadina, ia dikenal luas sebagai penggagas Gerakan Indonesia Mengajar (IM). Program ini sangat moncer di kalangan anak muda. Ribuan sarjana dari berbagai bidang berlomba mengikuti program ini, berharap bisa dikirimkan daerah terpencil untuk mengajar dan menginspirasi. Program itu kini masih berjalan, melibatkan puluhan anak muda tangguh, juga sejumlah donatur swasta.

Pengganti Anies adalah Muhajir Effendi. Publik mengenalnya sebagai akademisi tulen. Ia bukan politisi. Selain mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia berkiprah sebagai pengurus pusat Muhammadiyah, membidangi pendidikan dan penelitian. Pernah bercita-cita jadi guru SMP, Muhajir yang memang lahir dari keluarga pendidik kini malah mendapat amanah sebagai “bapaknya para guru”.

Bergelut di bidang pendidikan nyaris di sepanjang kariernya, Muhadjir tampaknya tahu bahwa pengangkatannya sebagai menteri dikhawatirkan akan merombak tatanan yang sudah ada. Oleh karena itu, sejak awal ia sudah menyampaikan, ia tidak akan mengubah kurikulum yang sudah ada. Kepada sejumlah media, ia akan melakukan sejumlah penguatan, tetapi tidak akan mengganti kurikulum. Kurikulum 2013 yang didesain pada era Menteri Mohamad Nuh dan diteruskan Anies, dinilainya sudah baik.

“Saya akan meneruskan apa yang sudah berjalan, sehingga apa yang sudah jalan akan kita teruskan. Saya akan membantu presiden, saya akan berusaha untuk menggunakan seluruh kemampuan profesionalitas saya untuk membantu Pak Presiden di sektor pendidikan,” kata Muhadjir di Istana Negara sebagaimana dikutip media. “Soal itu (kurikulum –red) tidak usah risau. Saya sudah di-SMS-i, kalau ganti menteri, nanti ganti kurikulum, harus ganti buku lagi. Halah, biarkan saja. Kurikulum yang sudah ada, biar kita jalankan dulu,” katanya.

Demikian pula dari aspek birokrasi, Muhjadir tidak berambisi merombak susunan birokrasi di kementeriannya. Sejauh bisa bekerja efektif sesuai misi besar Kemdikbud, ia akan bekerja dengan tim yang sudah ada. Sebagai pendatang baru, justru ia yang akan coba menyesuaikan diri. “Saya akan belajar cepat di Kemdikbud,” katanya.

Sikap ini diapresiasi oleh sebagian orang sebagai sikap bijak dan besar hati. Dengan bersikap seperti itu, Muhadjir dianggap lebih memprioritaskan kepentingan bangsa daripada ego pribadinya. “Untuk mendesain kurikulum yang sekarang, sudah berapa banyak energi dan biaya dihabiskan. Makanya PakMenteri baru tidak usah ganti. Kalau diperkuat silakan, tapi jangan terburu-buru diganti. Kalau memang dalam pelaksanaannya ada kekurangan, kita perkuat,” kata Abudl Munif, guru di Jepara.

Dua Fokus

Jika tidak akan mengubah kurikulum, apa prioritas kebijakan Muhajdir selama menjadi menteri? Ada dua hal. Pertama, sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo, ia diminta menggenjot realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Distribusi dan realisasi KIP dinilai lamban. Padahal ini adalah janji Jokowi saat mencalonkan diri menjadi presiden pada 2014 lalu. KIP sama pentingnya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dijanjikan Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Muhadjir akan berusaha keras meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru. Baginya, guru adalah jantung pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan, menurutnya, sangat bergantung kepada performa guru. Jika memiliki guru yang profesional, apa pun kurikulumnya, pendidikan bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa guru berkualitas, kurikulum secanggih apa pun akan mentah di jalan.

“Guru menjadi elemen paling penting. Saat ini profesionalisme guru di Indonesia belum tercapai, problem ini yang harus diselesaikan. Harus ditangani dengan serius. Jika profesionalisme guru tercapai, separuh masalah pendidikan di Indonesia terataasi,” katanya kepada Suara Muhammadiyah.

Tentang yang pertama: KIP, Muhajdir mestinya memang mencurahkan banyak energi yang besar untuk mendistribusikan dan merealisasikannya. Pasalnya, program populis ini berkaitan dengan hak yang sangat mendasar bagi warga negara, yaitu pendidikan. Hak memperoleh pendidikan adalah hak konsititusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan juga berkaitan dengan tujuan nasional Indonesia: mencerdaskan bangsa Indonesia.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) digunakan pemerintah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA. Ada empat tujuan utama pembuatan KIP sebagaimana disebutkan dalam Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNPK). Pertama, meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Kedua, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.

Ketiga, menurunnya kesenjangan partisipasi pendikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antardaerah.  Keempat, KIP juga digunakan untuk meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Perhatian Muhajdir terhadap profesionalisme guru juga dinilai beralasan dan sangat kontekstual. Pengalaman panjang Indonesia memang menempatkan guru sebagai elemen yang penting dalam pendidikan. Jauh sebelum Indonesia menjadi bangsa merdeka, Indonesia sudah memiliki guru yang bekerja tanpa kurikulum nasional. Tetapi berkat keilmuan dan etos kerja yang mumpuni, guru-guru itu berhasil mendidik putra-putri bangsa menjadi generasi yang berkarakter.

“Mau yang dipakai kurikulum 2003, Kurikulum 2006, atau Kurikulum 3000, kalau gurunya memang bagus ya hasilnya akan bagus. Makanya guru menjadi sangat penting,” lanjut arek Malang ini. Menurut Muhadjir, pendidikan akan mengalami masalah besar kalau guru-gurunya tidak profesional.

Kekhawatiran Muhadjir beralasan, setidaknya jika dikontekstualisasikan terhadap kondisi guru saat ini. Berdasarkan Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015, dapat dilihat bahwa kompetensi guru Indonesia ternyata masih rendah.  Berdasakan ujian terhadap 1,6 juta guru, sebagian besar memperoleh skor di bawah 50. Ada hampir 130.000 guru yang nilainya antara 0 dan 30. Adapun guru yang hasil uji kompetensi guru (UKG) di atas 60 hanya berkisar 200.000 guru.

Dari aspek pemerataan daerah, UKG juga menunjukkan masih adanya ketimpangan antara daerah di Jawa dan luar Jawa. Dari hasil itu, hanya tujuh provinsi di Indonesia yang gurunya dapat mencapai standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55, lima di antaranya ada di Jawa. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).  UKG digunakan untuk mengukur dua kompetensi, yaitu pedagogik dan profesional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis, untuk kompetensi bidang pedagogik, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91).  Skor ini menunjukkan, penguasaan pedagogi guru masih rendah.

“Artinya apa? Pedagogik berarti cara mengajarnya yang kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata saat menyampaikan hasil UKG tahun 2015 silam. Dari hasil UKG terhadap guru Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, sekolah luar biasa, SMA, dan SMK, terlihat guru SD yang paling tertinggal. Padahal, jumlah guru SD yang paling banyak ikut UKG, yakni 798. 836 orang.

Mirip dengan empat kompetensi guru yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007, Muhadjir berpendapat bahwa guru harus memiliki tiga hal, yaitu expertise, responsibility, dan corporatness. Expertise berarti pengalaman pada bidang yang diajarnya, mencakup penguasaain terhadap materi, metode mengajar, dan san strategi pengajaran yang baik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dalam Permen 16 tahun 2007, kompetensi ini disebut kompetensi pedagogik.

Kedua adalah responsiblity, yaitu tanggung jawab. Menurutnya, guru harus memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Menurut Muhadjir ini penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Jika guru mengajarnya tidak bertanggung jawab, terjadi malpraktik, maka yang jadi korban adalah siswa, masa depan bangsa.

Ketiga, kata Muhadjir, yang tak kalah penting guru harus memiliki panggilan batin. “Bukan karena misalnya karena mendaftarkan ke kedokteran gigi nggak ditompo (tidak diterima) maka mendaftar jadi guru. Rusaknya guru itu karena tidak adanya rasa terpanggil. Guru itu harus didasarkan kepada kepedulian, karena terpanggil,” katanya. Ia mencontohkan guru-guru ngaji yang bekerja karena keterpanggilan, tetap bekerja sepenuh hati meskipun tidak menerima imbalan yang sepadan.

Dukungan Publik

Sikap Muhadjir untuk meneruskan menteri sebelumnya didukung oleh banyak orang. Kalangan pendidik juga cenderung mengapresiasi positif sikap Muhadjir untuk mengedepankan profesioanlisme guru. Dukungan publik mengalir kepadanya, agar ia benar-benar merealisaikan rencana membenahi kualitas guru.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen berpendapat, bukan rahasia lagi bahwa pengelolaan guru sangat kompleks di Indonesia. Persoalan guru pun kerap muncul bahkan terus berulang setiap tahunnya. Muhadjir juga menghadapi tantangan bagaimana membuat sistem pengelolaan guru yang komprehensif, tidak parsial seperti sekarang ini.

“Pengelolaan guru membutuhkan skema yang komprehensif, mulai dari perekrutan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, sertifikasi guru, guru honorer harus ada skema yang menyeluruh,” tegasnya.

Abduhzen juga meminta Muhadjir untuk melanjutkan program-program yang sudah dicapai Anies dengan baik. Diantaranya soal penghapusan Masa Orientasi Siswa yang berpotensi terjadinya perpeloncoan, bullying, dan kekerasan di sekolah, kemudian menggantinya dengan Program masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

“Anies sangat bagus di program itu, jadi baiknya dilanjutkan. Muhajir harus mempertajam orientasi pendidikan dan pencegahan radikalisme dari sisi pendidikan. Kurikulum terkait itu harus dipertegas, juga program untuk vokasi, bonus demografi dan generasi emas harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya.

Dosen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Semarang Muarifudin berharap Muhadjir dapat segera mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya pemerataan antara kota dan desa, wilayah barat dan timur Indonesia, tetapi juga memberikan pemerataan terhadap pendidikan formal dan nonformal.

Menurut Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, salah satu tantangan terbesar dunia pendidikan di Indonesia adalah luasnya cakupan wilayah Indonesia. “Selain itu belum sempurnanya kualitas pendidikan seperti sistem belajar mengajar, kompetensi guru, infrastruktur, pemanfaatan teknologi, belum ada sistem nasional yang mampu memacu minat baca,” katanya, Kamis (28/7).

Kompleksitas masalah inilah yang mengakibatkan pemeringkatan tingkat pendidikan Indonesia di dunia masih terus berkutat di papan bawah. Fahira menyebut satu persatu persoalan ini mesti diurai oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Untuk sistem pendidikan, Fahira mengatakan tantangan besarnya adalah bagaimana Mendikbud yang baru bisa memformulasi sistem yang mampu menghadirkan proses belajar mengajar menjadi asik, menyenangkan dan berkualitas. “Jika ingin mengubah wajah pendidikan kita bukan hanya soal mengganti kurikulum namun bagaimana melatih kompetensi guru agar mampu membuat proses belajar mengajar menjadi asik,” katanya sebagaimana dikuti Republika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.