Dengan Pendidikan, Raih Kembali Semangat Bangsa Maritim

Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran kolektif bahwa potensi laut yang dimilikinya sangat besar.  Di laut, berbagai bahan pangan pangan dapat ditemukan. Di laut pula, aneka bahan tambang tersedia. Persoalannya: apakah bangsa kita cukup mau dan mampu memanfaatkannya?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab sebelum kita berharap Indonesia menjadi poros maritim dunia sebagaimana diprogramkan oleh pemerintah. Sebab, mustahil menjadi “poros maritim dunia” jika bangsa kita tidak memiliki kesungguhan untuk belajar menjadi bangsa maritim. Romantisme pada masa lalu bahwa “nenek moyangku seorang pelaut” tidaklah cukup. Sebaliknya, harus ada  reorientasi visi kontinental ke visi maritim.

Sejumlah peneliti telah membuat aneka deskripsi yang menyatakan laut Indonesia sangat kaya. Murdianto (2004) misalnya, mengatakan bahwa uas laut Indoneia lebih dari 75 persen luas Indonesia, mencapai 5.8 juta kilometer persegi. Dengan lebih dari 17.500 pulau, Indonesia memiliki  garis pantai sepanjang 81.000 km.

Tidak hanya potensi geografisnya, laut Indonesia disebut Siregar (2015) sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia karena kekayaan ekologisnya. Ia menyebut, laut Indonesia  memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 species biota yang berasosiasi dengan ekosistim terumbu karang. Bahkan dari segi perhubungan, laut dan selat di Indonesia merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara Asia, pantai Barat Amerika, dan Benua Eropa. Potensi kelautan Indonesia diperkirakan 1,2 trilliun dolar, yang dapat menyerap tenaga 40 juta tenaga kerja.

“Ironis dan paradoksal dengan kekuatan potensi sumber daya laut, pada kenyataannya geliat ekonomi sektor perikanan belum sesuai harapan. Masyarakat nelayan Indonesia masih tertinggal dan menjadi masyarakat terpinggirkan karena belum memperoleh keuntungan dan manfaat dari pengelolaan sumberdaya laut,” katanya.

Siregar melanjutkan, keseriusan adalah kunci pokok yang membuat potensi laut Indonesia belum termanfaatkan. Ketidakseriusan itu tampak dengan minimnya jumlah penelitian tentang keluatan dan perikanan yang dihasilkan peneliti Indonesia. Selain itu, pemerintah belum menjadikan laut sebagai arut utama (mainstream) pembangunan nasional.

“Sesungguhnya potensi yang ada di laut dapat diibaratkan sebagai sleeping giant (raksasa sedang tidur). Untuk itu perlu kita bangunkan bagi peningkatan dan kehidupan penghela ekonomi masyarakat Indonesia,” katanya.

Pendidikan, Sebuah Investasi

Untuk jangka panjang, reoreintasi pembangunan ke maritim dapat dilakukan melalui pendidikan. Jalur pendidikan dianggap menjadi solusi, sebab dapat mengintervensi persepsi generasi yang akan datang terhadap laut. Melalui pendidikan, bangsa kita dapat meyakinkan generasi mendatang bahwa kekayaan laut Indonesia besar. Melalui pendidikan pula, generasi kini bisa mulai mewariskan keterampilan-keterampilan dasar sebagai bangsa maritim.

Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah mengajak siswa mengenal dan mencintai laut. Misalnya, kegiatan darmawisata ang biasanya dilakukan siswa sekolah dasar dan menengah perlu dilakukan ke pantai atau laut. Dengan demikian sejak semula mereka sudah dikobarkan jiwanya sebagai bangsa maritim. Perlahan, mereka akan tertarik mengolah hasil laut, memilih profesi yang berkaitan dengan laut.

Penelitian Manapa dalam Jurnal Penelitian Pendidikan bisa digunakan sebagai pijakan untuk merancang sistem pendidikan maritim. Berdasarkan survei terhadap 225 siswa SD, ia menunjukkan bahwa pemahaman anak terhadap potensi kelautan cukup baik.

Baik siswa kelas 4, 5, maupun kelas 6 yang ia survei telah memahami bahwa negerinya Indonesia sebenarnya terdiri dari area laut yang lebih luas dari daratan. Hampir seluruh anak suka laut. Hanya sedikit anak yang mengaku tidak dan kurang suka dengan laut.  Hal yang mengejutkan, perspektif dan minat anak-anak dari komunitas non-pantai untuk pengetahuan aplikasi teknologi justru lebih berkembang dibandingkan anak-anak dari komunitas pantai.

“Subyek penelitian adalah 225 anak dari tingkat sekolah dasar di 3 provinsi, yaitu provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) dan propinsi Maluku (Ambon) yang diasumsikan mewakili anak dari komunitas daerah pantai kemudian provinsi Jawa Barat (Bandung) yang  diasumsikan mewakili anak dari komunitas nonpantai,” kata Manapa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebenarnya telah menyadari bahwa sumber daya manusia yang handal adalah syarat penting pengembangan maritim. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 KKP memiliki Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Lembaga tersebut berada di bawah naungan Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP). Lembaga ini didirikan karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, terutama pasal 57 dan 59. Dalam undang-undang itu disebutkan “Pemerintah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan bertaraf internasional.”

“Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, serta memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun global, pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen dalam mengembangkan kualitas sistim pendidikan kelautan dan perikanan pada semua jenjang lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Kelautan dan Perikanan,” demikian terang Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan I Nyoman Suyasa.

Saat didirikan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan telah memiliki 13 (tiga belas) satuan pendidikan yang tersebar di berbagai daerah. Sekolah Usaha Perikanan Menengah  (SUPM) terdapat di sembilan lokasi, Politeknik Kelautan dan Perikanan terdapat di tiga lokasi, dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berdiri di lima lokasi.

Pemerintah juga memiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) di Banyuwangi.   Terdapat sejumlah bidang kepelatihan di sana, seperti Penangkapan Ikan, Mesin Kapal Ikan, Budidaya Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Kelautan, Kepelautan, dan Manajemen Perikanan.

“Fasilitas kami di BPPP Banyuwangi sangat lengkap. Selain itu kita menyelenggarakan pelatihan menggunakan kurikulum internasional yang berbasis dunia usaha dan dunia industri. Kita juga memiliki studi pengolahan perikanan budidaya, rumput laut dan pengembangan wisausaha perikanan,” kata Kepala Badan Pengembangan SDM KKP Suseno Sukoyono dikutip Okezone.

Selain lembaga pendidikan yang dikelola KKP, ada sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang khusus menyelenggarakan pendidikan pada bidang kelautan dan perikanan. Di Semarang, misalnya, terdapat empat  perguruan tinggi, yaitu Politeknik Maritim Indonesia (Polimarin), Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpleni), Akademi Maritimin Nasional Indonesia (AMNI), dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP).

Nyoman memperkirakan, kebutuhan sumber daya manusia lulusan sekolah menengah bidang kelautan dan perikanan mencapai sekitar 778.122 orang. SDM kelautan dan perikanan harus memiliki kompetensi dan karakter sesuai kebutuhan pembangunan nasional, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja (SKKP) yang berlaku secara internasional.

Diperlukan Reorientasi

Namun demikian, pendidikan yang diselenggarakan KKP selama ini dinilai belumlah cukup. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Transport Laut Hananto Soewedo mengungkapkan, Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai tidak serius membangun kekuatan maritim. Padahal, transportasi laut sangat vital dan strategis karena duapertiga wilayah Indonesia adalah lautan.

Dalam seminar nasional Sekolah Tingg Maritim dan Transport (Stimart) AMNI Semarang, ia mengatakan disorientasi pembangunan terjadi karena kolonialisasi Belanda. “. Hal ini karena kolonialisme telah merusak kejayaan laut dan mengganti paradigma bangsa laut menjadi bangsa kontinental,” katanya.

Menurutnya, visi kebijakan pendidikan yang berwawasan maritim di Indonesia sungguh memprihatinkan. Tertinggalnya pendidikan kemaritiman di Indonesia dapat terlihat jika dibandingkan dengan Malaysia. Hasil pendidikan kemaritiman yang serius dan didukung oleh kebijakan pemerintah di Malaysia membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi Malaysia.

“Sangat sedikit profesor dibidang maritim dan tertinggalnya Perguruan Tinggi Maritim di Indonesia. Masalah paling mendasar adalah bergesernya transformasi pembelajaran visi bangsa, yaitu visi maritim menjadi visi kontinental (daratan),” ungkapnya.

Doktor Philosophy (Ph.D) pada Universiti Utara Malaysia ini berpendapat, pendidikan bervisi maritim berupa pembelajaran transformasi tentang sejarah dan pewarisan maritim dalam kehidupan masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk membangkitkan tradisi maritim dan melestarikannya.

Selain itu, pendidikan transformasi maritim bertujuan untuk menyadarkan generasi muda bahwa Negara dibangun harus dengan visi maritim. Yang mana saat masa kolonial Penjajahan Belanda, kata Hananto, sempat dengan sengaja pendidikan visi maritim ke pribumi dihambat. Dimana kolonial telah merusak kejayaan laut, dan mengganti paradigma bangsa laut menjadi paradigma bangsa kontinental.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *