Politik (Asrama) Mahasiswa

Jika kehidupan mahasiswa dipilah menjadi akademik dan nonakademik, asrama berada di antara keduanya. Dalam versi resmi, fasilitas ini digunakan untuk menjamin kegiatan belajar berlangsung baik. Asrama menghindarkan mahasiswa dari kontaminasi nilai sehingga senantiasa terkondisikan pada “situasi akademis”.

Namun, asrama juga sebuah instrumen. Sebagai alat pemanfaatan asrama bergantung pada kepentingan pemiliknya. The man behind the gun. Jika oleh para pendidik asrama digunakan dalam ritus akademik, penguasa memanfaatkanya untuk memenuhi ambisi politik.

Siapa penguasa yang punya memiliki ambisi politik? Memang, tidak mudah menentukan. Namun, dengan menyelidiki relasi kuasa yang melibatkan mahasiswa, kita bisa memperkirakannya. Sebab, baik secara politis maupun ideologis, selama ini mahasiswa memiliki kekuatan yang menarik diperebutkan. Berbagai pihak melakukan infiltrasi ide untuk menghegemoni mereka.

Alasannya, pertama, mahasiswa Indonesia berasal dari kalangan menengah yang punya akses melakukan mobilitas vertikal. Sepuluh atau dua puluh tahun kemudian mahasiswa adalah pemangku amanah republik. Menguasai pemikiran mahasiswa adalah mengamankan kondisi sosial-politik masa depan.

Kedua, sejarah telah mencatat, mahasiswa adalah pengusung ide-ide revolusioner. Energi kreatif yang mereka miliki tak berhenti mengalirkan semangat kebaruan. Tidak melulu untuk mengukuhkan citra diri, energi kreatif mahasiswa kerap ditumpahkan dalam pergerakan sosial yang massif. Maka, menguasai mahasiswa adalah menghindari konfrontasi sekaligus mempertahankan status quo.

Zuhri (2010) menyebut kampus dan sekolah merupakan tempat pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik secara langsung. Interaksi siswa dan mahasiswa pada masa sekolah dan kuliah memberi dasar pandangan politiknya di kemudian hari. Pada masa itu kesadaran sosial-politik seseorang ditentukan, melalui proses imitasi, instruksi, dan motivasi, apakah “kiri” atau “kanan”, apakah “moderat” atau konservatif”.

Hegemoni 

Ketika kondisi netral dipercaya hanya angan-angan, setiap lembaga sosial juga adalah lembaga politik. Politik dalam arti luas. Setiap lembaga mengukuhkan eksistensi dengan berusaha “menguasai” lembaga lain. Subordinasi ditempuh agar lembaga memiliki kuasa atas potensi-potensi sosial, politik, kultural, juga ekonomi.

Ekspedisi “penaklukan” tak selalu tampak dalam tindakan agresif yang koersif. Relasi kuasa bisa pula terbentang dalam komunikasi yang santun. Gramci menyebut hal ini sebagai hegemoni. Internalisasi ide dilakukan dengan pelan agar diterima perlahan.

Teori hegemoni dibangun atas kesadaran bahwa kekuatan fisik belaka tidak cukup dalam kontrol sosial politik. Agar yang dikuasai mematuhi penguasa, mereka harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Hegemoni adalah kekuasan yang ditancapkan dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual (Saptono, 2000).

Hal ini dilakukan perguruan tinggi akibat peran ganda yang dimainkannya, sebagai lembaga sosial sekaligus agen pemerintah. Perguruan tinggi memiliki kepentingan besar menginfiltrasi ide-ide “kepemerintahan” kepada mahasiswa. Tujuannya, mahasiswa akan memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Setelah lulus mereka menjadi manusia terdidik yang siap menjadi agen pemerintah menyukseskan “pembangunan”.

Standar Pemerintah

Dalam proses infiltrasi ide inilah asrama memiliki peran penting. Asrama menjamin mahasiswa terkondisikan oleh aktivitas akademik, terhindar dari gagasan-gagasan luar yang kontraproduktif. Asrama yang eksklusif  memungkinkan kontrol yang lebih leluasa terhadap mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa dapat terus dikawal menjadi sarjana yang “baik” sesuai takaran standar formal.

Standar-standar yang diciptakan pemerintah terhadap mahasiswa perlu mendapat tanggapan skeptis. Pasalnya, standar tersebut dibuat untuk melegitimasi kekuasaan politik mereka.

Apalagi, kondisi demokrasi belakangan ini membuktikan pemerintah telah menjadi  lembaga yang terpisah dengan masyarakat. Pemerintahan dibajak elit politik, dimanfaatkan untuk berbagai transaksi. Fungsi regulasi, advokasi, dan representasi yang melekat padanya tersingkir di tengah hiruk pikuk perebutan kekuasaan.

Standar cerdas yang diterapkan pemerintah misalnya, ternyata berada pada wilayah kognitif. Buktinya, UN dilegitimasi untuk menjustifikasi siswa. Di tingkat mahasiswa IPK menjadi standar tunggal.

Kaulifikasi mahasiswa hendak didudukan pada standar yang menguntungkan pemerintah. Dalam ukuran formal, terdidik berarti memiliki kecakapan produksi, kreatif  berarti mampu memunculkan produk baru, sedangkan baik berarti patuh pada hukum positif.

Sikap pimpinan perguruan tinggi mengeskalasi penyelenggaraan lomba karya ilmiah, penelitian, dan debat namun anti-demonstrasi membutkikan bagaimana mekanisme hegemoni bekerja. Perguruan tinggi menghendaki mahasiswa memiliki kreativitas, produktivitas, sekaligus ketaatan. Mahasiswa yang memiliki kesadaran hak-hak personal -apalagi berani menyuarakannya- dicap membangkang.

Ada kemungkinan, mekanisme hegemoni semacam itu dilakukan di asrama. Pemerintah melalui perguruan tinggi mengkondisikan ide mahasiswa. Karena itu, pola asuh yang dikembangkan di sana penting diawasi. Asrama harus dijaga terhindar dari doktin politik. Nilai-nilai yang diajarkan mestinya universal berorientasi pada humanisme dan kebangsaan. Bagaimana pendapat Anda, mahasiswa?