Ada ketegangan hubungan antara Indonesia dengan China. Dengan ekskalasi yang lebih tinggi, ketegangan juga terjadi antara Amerika dan Iran. Dalam banyak kasus, apakah ketegangan akan reda atau semakin panas, sangat ditentukan oleh cara pihak-pihak yang berkonflik menggunakan bahasa. Dalam konflik antarnegara, bahasa bisa menjadi air sekaligus api.

Bahasa punya peran penting karena tiga hal. Pertama, pengetahuan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang sedang jadi musuh potensialnya ditentukan oleh cara bahasa digunakan. Kedua, diplomasi antara dua negara yang berkonflik ditentukan oleh kecanggihan bahasa delegasi yang berdiplomasi. Ketiga, bahasa menentukan jenis tindakan yang perlu diambil masing-masing pihak dalam menyikapi konflik tersebut.

Dalam dokumen berjudul Mokusatsu: One Word, Two Lessons yang diterbitkan National Security Agency (NSA) disebutkan bahwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki terjadi akibat ketidaklancaran penggunaan bahasa diplomasi. Kesalahan itu tentu tentu tidak terpisahkan dari kerumitan geopolitik pada masa itu yang memang penuh ketegangan.

Sebelum bom dijatuhkan, pemimpin Sekutu sudah memberi ultimatum agar Jepang menyerah. Ultimatum itu disertai alasan rasional: kalau perang dilanjutkan, Jepang hanya akan menderita lebih banyak kekalahan.

Wartawan menanyai Perdana Jepang Kantaro Suzuki tentang ultimatum itu. Dalam posisi serba salah, Suzuki menjawab pertanyaan wartawan dengan singkat: mokusatsu. Dalam kultur Jepang, kata itu bisaa diterjemahkan secara sederhana menjadi: tidak ada komentar dulu.

Namun jurnalis dan media internasional mereproduksi jawaban Suzuki itu dengan makna lain: tidak layak dikomentari (dengan nada negatif). Jawaban itu mengandung tone pengabaian atau bahkan pertentangan. Dengan tone semacam itu, pemimpin Sekutu merasa ultimatumnya disepelekan. Karena itu, mereka memutuskan menjatuhkan bom yang menjadi sumber kengerian bagi lebih dari 100 ribu orang di dua kota tersebut.

Dua Wajah, Dua Makna

Mokusatsu mungkin terlalu sederhana untuk dipercaya sebagai sebab pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Namun peristiwa itu layak menjadi pengingat bahwa – meskipun tampak sepele – bahasa bisa menjadi factor kunci dalam penyelesaian atau peningkatan  konflik antarnegara.

Salah satu sebab paling umum yang membuat bahasa amat penting diperhatikan dalam konflik adalah karena sifatnya yang sangat dinamis. Setiap bahasa selalu terikat oleh konteks spesifik ketika tuturan diproduksi. Ketika dipaksakan hadir pada konteks lain, sebuah tuturan bisa menghasilkan makna lain. Bisa kurang, bisa lebih, bahkan bisa meleset sama sekali.

Kondisi umum ini menjadi runyam karena konflik antarnegara melibatkan pribadi dengan kepentingan politis cair. Sudah jadi hal bisaa bagi para politisi untuk menggunakan bahasa yang ambigu. Makna kata-kata sengaja “ditahan” agar tidak pernah menghasilkan sikap yang jelas.

Para pemimpin negara cenderung menggunakan pernyataan yang patriotik di hadapan publiknya. Pernyataan seperti itu dihasilkan untuk memuaskan publik yang menuntut kedaulatan wilayahnya dijaga tanpa tawar-menawar. Di sisi lain, dalam negosiasi yang sesungguhnya, para pemimpin itu berhadapan dengan pihak sama atau bahkan lebih kuat. Untuk menghadapi lawan diplomasi seperti itu, ruang tawar selalu tersedia. Ada dualisme di sini.

Kecenderungan memasang dua wajah ini jadi berbahaya jika pernyataan internal direproduksi seolah-olah sebagai pernyataan kepada pihak asing yang sedang jadi “lawan”. Ada proses rekontekstualisasi yang bukan hanya membuat pernyataan mudah disalahpahmi, tetapi juga menimbulkan rasa terhina dan semacamnya.

Dalam situasi semacam itu, cara media menggunakan metafora dan hiperbola dalam pemberitaan bisa dengan sangat cepat menyulut ketegangan. Pendapat-pendapat emosional dari para analis juga punya potensi yang sama dalam meningkatkan ketegangan hubungan.

Setelah pembunuhan terhadap petinggi militer Iran Qasem Soleimani, media Iran menyebut Trump sebagai “terrorist in a suit”. Sebelum itu, Amerika sendiri menyebut Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Untuk pertama kali, sebuah organisasi militer resmi di negara berdaulat disebut sebagai “organisasi teroris”.

Situasi saling olok seperti itu melahirkan ketegangan berlebih.  Bahkan dalam sejumlah kasus, olok-olok itu manjauhkan dua negara dari langkah-langkah diplomasi yang rasional. Provokasi dengan kata-kata yang buruk membuat kedua pihak mengesampingkan pokok persoalan. Kondisi psikologis itu membuat para pihak cenderung reaktif sekaligus gamang menentukan langkah resolusi yang mungkin dilakukan.

Berdasarkan rekam jejaknya, Trump tampak memiliki “bakat alam” dalam  menggunakan kata-kata secara insinuatif. Perilaku berbahasa Trump menunjukkan sikap permusuhan yang kerap berlebihan. Sikap itu tidak cuma tunjukkan ketika ia menghadapi lawan asing, tapi juga lawan politiknya di Amerika bahkan di internal Partai Republik.

China dan Natuna

Ketika konflik Natuna mulai bergulir, berbagai pihak mengomentarinya sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya. Ada pihak yang menganggap konflik itu sangat serius. Di sisi lain, ada pihak yang ingin membuat masalah itu dilokalisasi. Sikap dan kepentingan itu terrepresentasikan dalam bahasa.

Pihak yang cenderung menganggap itu sebagai persoalan besar akan menggunakan diksi yang membangkitkan emosi publik. Fakta masuknya kapal China di perairan Natuna ditafsir berkaitan dengan hal yang sangat substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kedaulatan dan kehormatan.

Di pihak ini ada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Retno menggunakan kata  pelanggaran untuk menyebut kehadiran kapal China di perairan Natuna. Ia bersikap tegas. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah punya kecenderungan menggunakan diksi yang sama. Ia menggunakan kata kehormatan dan kedaulatan untuk menyebut peristiwa tersebut.

Pejabat seperti Luhut Panjaitan tampaknya berada di pihak yang berusaha membatasi masalah itu sebagai persoalan teknis. Oleh karena itu, ia menggunakan kata “nggak usah dibesar-besarkan”. Menurutnya, kehadiran kapal China di Natuna terjadi karena pemerintah kurang menempatkan kapal penjaga di perairan tersebut.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga punya kecenderungan sama. Pelanggaran teritorial itu tampaknya hendak ia dudukkan sebagai persoalan teknis diplomasi. Oleh karena itu, bisa diselesaikan dengan diplomasi pula. “Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimana pun, Cina adalah negara sahabat” (Detik.com).

Bahasa Diplomasi

Meminjam tesis dramaturgi Erving Goffman, kita bisa pilah bahwa  dalam konflik antarnegara setidaknya ada dua jenis bahasa yang digunakan. Jenis pertama adalah bahasa panggung. Ini jenis bahasa yang digunakan para pihak ketika dirinya tampil di depan publik.

Bahasa panggung digunakan dengan kesadaran bahwa apa yang dikatakan akan menuai reaksi public. Oleh karena itu, pada situasi ini orang cenderung mengatakan “sesuatu yang ingin didengar orang banyak”.

Di sisi lain, ada bahasa punggung. Ini jenis bahasa yang digunakan di ruang-ruang terbatas yang hanya bisa diakses segelintir orang. Di ruang seperti ini para pihak mewakili kepentingannya. Orang cenderung lebih realistis karena tahu persis kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi.

Bahasa diplomasi adalah gabungan di antara dua jenis bahasa itu. Di satu sisi, diplomat menggunakan istilah-istlah untuk meyakinkan publik “segalanya baik-baik saja” dan “pihaknya akan melakukan segala hal” agar aspirasi publik tersampaikan. Namun di sisi lain, ada kesulitan-kesulitan teknis yang harus dihadapi sehingga tidak seluruh aspirasi public dapat diakomodasi.  Ambiguitas bahasa diplomasi tercipta karena bahasa digunakan dalam ketegangan dua kondisi tersebut.

Rahmat Petuguran
Dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang
Penulis buku Politik Bahasa Penguasa (2016)

Gambar: deadline.com