Dinas Kesehatan bersama Aparat Desa setempat (27 Mei) saat memberikan penjelasan adanya perubahan sepihak dalam Prosedur Tetap Penanganan COVID-19 untuk tidak melakukan tindakan medis.

Musi Banyuasin – Virus corona menjadi momok bagi seluruh dunia terutama Indonesia. Peningkatan signifikan menjadi perhatian untuk bagaimana cara memutusnya.

Dalam laman sumkes.co (01/06/20) Yusri, juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 mengatakan bahwa terhitung dari 30 Mei 2020, terdapat total 963 pasien terkonfirmasi positif virus Covid-19.

Salah satu langkah bijak dalam proses pemutusan dan agar penyebaran tidak semakin cepat, (dalam hal ini) di Kabupaten Musi Banyuasin. Sangat perlu diadakan pembinaan edukasi Covid-19 untuk patuh protokol yang diberikan seperti rajin cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak.

Dinas kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19. Meskipun demikian, masih saja ditemukan cara kerja tidak serius dalam menangani masyarakat yang mengeluhkan sakit dimasa pandemi. Hal tersebut di ungkapkan oleh Agung, warga Desa Banjar Jaya yang baru-baru ini tiba setelah melakukan perjalanan dari Solo, Jawa Tengah.

“Hampir beberapa minggu setelah lapor diri, masih belum adanya tindak lanjut maupun konfirmasi megenai pemeriksaan kesehatan dari pihak terkait, karena hal itu saya jadi meragukan bagaimana sebenarnya kinerja serta prosedur penanganan yang ada di desa ini?” ujar Agung, seorang warga Desa Banjar Jaya yang sebelumnya telah usai melakukan perjalanan dari Solo, Jawa Tengah.

“Dengan ditetapkan sebagai salah satu Orang Dalam Pemantauan (ODP). Namun tidak terlihat sama sekali tindakan dari dinas kesehatan, yang sebelumnya telah melaksanakan lapor diri dan mengeluhkan sakit. Setelah hal tersebut, ia merasa hanya menerima janji terkait pemeriksaan yang  menurutnya hanya janji belaka tanpa ada tindakan. Karena tidak ada tindakan lebih lanjut, saya meragukan kinerja dari Dinas Kesehatan,” ujar Agung menambahkan.

Semakin lama berita mengenai datangnya warga dari luar kota  akan semakin cepat meluas. Hal ini membuat semakin resah warga yang menimbulkan dampak enggan melakukan tegur sapa.

“Warga yang pulang dari daerah yang terpapar Covid-19 membuat saya sekeluarga was-was. Saya takut untuk bertegur sapa,” ujar Siti, salah satu warga yang tinggal di dekat rumah Agung.

Orang yang baru saja kembali dari daerah zona merah yang otomatis akan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Juru bicara Covid-19 Center Ciamis, dr Bayu Yudiawan mengungkapkan kepada Harapanrakyat.com, orang berstatus dalam  pemantauan, serta memiliki keluhan sakit sangat dianjurkan untuk melakukan kontrol (pemerikasaan), pengobatan dan pencatatan khusus untuk melihat beresiko atau tidak. (03/06/2020).

Akibat dari tindakan ketidakprofesionalan Dinas Kesehatan itu, menimbulkan banyak konflik yang beredar. Konflik tersebut dialami oleh keluarga yang anggotanya baru saja pulang dari luar kota. Tidak adanya keseriusan dalam penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berimbas dikucilkan oleh warga di sekitar tempat tinggal.

“Semenjak Paman saya pulang dari luar kota, tetangga bersikap tidak biasa. Mereka enggan untuk menegur sapa saat sedang bertemu,” ujar Ajeng salah satu anggota keluarga Agung.

Dinas kesehatan merupakan salah satu komponen terpenting dalam mencegah penyebaran Covid-19. Profesionalitas dalam berkerja sangat harus di utamakan.

“Dari Dinas Kesehatan harusnya dapat melakukan kerja yang baik dalam bertindak menangani serta memutus persebaran Covid-19 yang disesuaikan dengan Protap,” tutur salah satu anggota keluarga dari Agung di Desa Banjar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (15/06/2020).

[Abdilla Dwi Purwaningrum]

Berita ini merupakan hasil latihan mahasiswa peserta mata kuliah Jurnalistik dari Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNNES.