Bahasa dan Ketertiban Rakyat

Siapa tokoh yang memunculkan istilah “bahasa yang baik dan benar”? Ternyata, tokoh itu bukan sastrawan dan ahli linguistik, melainkan seorang tentara yang “kebetulan” sedang menjabat sebagai presiden. Soeharto.

Pada amanat negara tahun 1972, lima tahun sejak naik tahta, untuk kali pertama Soeharto berbicara mengenai peran bahasa dalam ikhtiar menyukseskan pembangunan. Begini katanya: “…bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir, sikap, dan tindakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa.”

Gagasan inilah yang agaknya menjadi basis bagi perumusan kebijakan bahasa. Misalnya, pada tahun yang sama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menebritkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Meski si pembuat argumentasi bukan akademisi, argumentasi Soeharto sebenarnya dapat ditelusuri basis teorinya. Pertama, bahasa memang berkaitan dengan pikiran, sikap, dan tindakan manusia. Kedua, ini patut diperdebatkan, ketertiban adalah kunci utama keberhasilan pembangunan manusia.

Argumentasi pertama, bahwa bahasa berkaitan dengan pikiran, sikap, dan tindakan manusia telah banyak dibahas. Orang-orang seperti Wittgenstein, meski tidak secara verbal mengatakannya, tampaknya percaya bahwa bahasa adalah gambaran dunia yang ditangkapan pikiran manusia. Adapun pikiran adalah kontributor terbesar yang menentukan tindakan manusia.

Apa iya, bahasa bisa digunakan untuk “memprogram” pikiran seseroang atau bahkan rakyat? Saya teringat novel 1984 yang ditulis George Orwell tentang sebuah rezim totaliter yang mengendalikan pikiran rakyat, antara lain, melalui bahasa. Bagaimana caranya? Ia mencontohkan, rezim membatasi makna kata sehingga rakyat memahami kata sesuai dengan yang dikehendaki negara.

Kata free misalnya, diartikan sebagai bebas dalam artian seperti pada kalimat “Kucing itu bebas kutu.” Kata free tidak diartikan bebas sebagaimana dalam kalimat “Manusia boleh berpikir bebas.”

Efeknya, konsep bebas (pada kalimat kedua), hilang dari pikiran rakyat. Jika konsep kebebasan sudah tidak ada dalam pikiran, rakyat tidak akan berusaha meraihnya.

Argumentasi kedua, ketertiban adalah kunci utama kesuksesan pembangunan, juga tidak dapat dengan mudah disangkal, meskipun juga tidak dapat diterima begitu saja.

Konsep “tertib” barangkali lahir dalam pikiran Soeharto setelah ia belajar dari pendahulunya, Seoakrno, bahwa untuk menjalankan pembangunan yang diperlukan bukanlah individu-individu bebas yang sibuk berargumentasi dalam berbagai urusan politik. Sebaliknya, ia mengidamkan rakyat yang siap melaksanakan peraturan negara. Ya, rakyat yang siap dimobilisasi kapanpun untuk “kepentingan nasional”.

Misalnya, jika negara sedang mengejar target peningkatan produksi beras, rakyat yang “tertib” adalah yang siap turun ke sawah dan menanam padi. Jika negara sedang punya program peningkatan produksi susu, rakyat yang “tertib” siap membangun kandang di halaman rumah mereka.

Sementara itu, rakyat yang berargumentasi bahwa dirinya tidak perlu menanam padi karena sejak turun temurun makan jagung, bukanlah masyarakat yang tertib. Sebaliknya, rakyat seperti ini bisa dilabeli sebagai rakyat yang kontrapembangunan atau bahkan kontrapancasila.

Rahmat Petuguran