Tidak Ada Bedanya PSBB dengan Hari Biasa?

Oleh Ratna Wijayanti

Peraturan yang jelas dan solusi yang baik dapat menjadi pengaruh yang besar bagi tertibnya suatu kebijakan yang dibuat.

Kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020. Sampai saat ini, kasusnya terus meningkat hingga seluruh tenaga medis mengalami kewalahan. Lalu akan jadi seperti apa jika PSBB dilonggarkan? Data Covid-19 di Indonesia benar-benar menggelisahkan. Bagaimana tidak, peningkatan jumlah orang yang terjangkit virus tersebut terjadi terus menerus setiap harinya. Sedangkan yang mengalami kesembuhan hanya sebagaian kecil saja dan lainnya meninggal dunia.

Kebijakan PSBB saat ini dinilai tidak efektif untuk sebagian kelompok, sebab beberapa aktivitas masih diizinkan pemerintah. Seperti aktivitas di pasar, minimarket dan beberapa aktivitas perindustrian dan perkantoran yang masih bisa beroperasi. Sedangkan untuk aktivitas transportasi pun hanya dibatasi jumlah penumpangnya. Orang masih bisa bebas beraktifitas dengan sepeda motor dan mobil pribadi maupun angkutan umum. Katanya PSBB?

Presiden Jokowi memberikan intruksi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memastikan pengendalian laju penyebaran Covid-19 pada Pulau Jawa dalam dua pekan mendatang. Hal ini dilakukan karena Pulau jawa menjadi pusat pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Jumlah kasusnya merupakan yang terbanyak, data menunjukkan 9.985 orang atau hampir 70% kasus positif corona berada di Pulau Jawa. Angka kematian mencapai 814 orang atau 82% dari total jumlah pasien meninggal.

Lalu apa bedanya hari biasa dengan diterapkannya PSBB? Bukankah hal tersebut menjadi semakin mengerikan? Semua orang akan berkumpul dan melakukan aktivitas secara biasa, beranggapan bahwa pandemi ini telah usai. Lalu jika itu terjadi maka dampaknya akan semakin besar bagi petugas kesehatan untuk menangani kasus ini. Semua tenaga medis sudah berupaya semaksimal mungkin tapi masih banyak yang tak peduli akan kerja keras tenaga kesehatan.

Dokter Raden Mirsya Ratri dalam laman Merdeka.com, kamis (14/5/2020), mengungkapkan bahwa tenaga medis sangat setuju apabila pemerintah menerapkan pelonggaran, namun janga sampai membebaskan masyarakat harus sesuai dengan prosedur dan terdapat pengawasan yang sesuai dengan prosedur. Terlebih pandemi Covid-19 yang sudah cukup lama telah meluas ke berbagai sektor kesehatan, ekonomi, hingga sosial.

Sebagai tenaga medis, dia memahami akibat dari pandemi Covid-19 saat ini dalam kehidupan masyarakat menjadi sulit. Terlebih pandemi Covid-19 yang sudah cukup lama telah meluas ke berbagai sektor kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Tetapi ia tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersabar menghadapi pandemi ini, serta menghargai segala upaya pemerintah dan petugas kesehatan. Jangan sampai semua orang bersikap bodo amat dengan adanya virus ini.

Upaya atau solusi dari pengadaan PSBB ini agar menghasilkan hasil yang optimal adalah pemerintah diharapkan dapat menerapkan PSBB dengan prosedur yang jelas.

Pemerintah mungkin dapat menerapkan pencegahan seperti di Arab Saudi, dilansir dari akun resmi Kbri Riyadh ArabSaudi,Rabu (13/05/2020) pencegahan yang dilakukan Negara Arab Saudi seperti dilarang keluar masuk area kota dan lingkungan pemukiman yang telah diberlakukan isolasi, warga diperbolehkan keluar rumah atau bepergian dari pukul 6 pagi hingga jam 3 sore, jika ada warga yang memiliki kepentingan lebih dapat mengurus perpanjangan izin bepergian di siang hari selama 8 jam antara jam 09.00-17.00 di semua kota. Sehingga walaupun terdapat pembatasan setidaknya pemerintah masih memberikan ruang-ruang kepada masyarakat untuk beraktifitas guna memenuhi kebutuhan dan terdapat kejelasan didalam peraturan tersebut.

Pemerintah harus lebih melibatkan peneliti dan ilmuwan untuk memastikan bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan benar-benar efektif. Serta dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, pemerintah perlu membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan dan kepatuhan warga sangat menentukan tingkat kesuksesan pembatasan sosial dalam menekan laju persebaran COVID-19.

Dilansir dari laman Kompas.com, Jumat (24/04/2020) Sebuah penelitian di Australia menunjukkan penerapan lockdown di negara tersebut bisa efektif jika melibatkan 80% penduduk selama 13 minggu. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan PSBB termasuk dalam aspek pengawasannya. Di negara bagian Queensland, Australia, masyarakat dapat melaporkan melalui aplikasi apabila mereka menyaksikan ada warga atau pelaku bisnis yang melanggar peraturan yang telah diberlakukan.

Itulah beberapa solusi yang dapat diterapkan agar Indonesia segera melewati masalah pandemic Covid-19 ini. Semua orang memang lelah dengan adanya pandemi ini, tapi apa yang bisa kita perbuat? Kita harusnya mengikuti segala aturan pemerintah karena pasti demi keamanan dan kebaikan kita bersama.

 

[Ratna Wijayanti]

Artikel opini ini merupakan hasil latihan peserta mata kuliah jurnalistik dari Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNNES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.