Majalah Tempo dan Koran Tempo memiliki reputasi baik sebagai media dengan bahasa Indonesia. Selama beberapa tahun, media di bawah grup PT Tempo Inti Media itu menerima penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai media berdedikasi berbahasa Indonesia. Penghargaan itu diberikan bukan cuma karena konsistensi media itu menerbitkan halaman bahasa. Tetapi lebih dari itu, media itu dianggap mampu menjadi teladan penggunaan bahasa Indonesia (ragam jurnalistik) yang baik.

Sifat serupa ternyata tak dimiliki saudara muda di grup media itu, Tempo.co. Meskipun dalam beberapa aspek media online itu berusaha mengadaptasi gaya pemberitaan dua saudara tuanya, Tempo.co (pada akhirnya) “terjerumus” pada gaya pemberitaan media online kebanyakan. Pilihan berita, frame, dan gaya penyajiannya sangat dipengaruhi oleh gaya pemberitaan media online yang harus ramah klik.

Lihat sejumlah judul yang diterbitkan Tempo.co berikut ini: (1) Wasekjen Golkar: Setya Novanto Siap Diperiksa KPK, Asalkan… , (2) Menurut Ganjar, Sosok Pahlawan Nasional Zaman Now itu…., (3) Rina Nose Lepas Hijab, Ini yang Membuatnya Sedih, dan (4) Deretan Model Cantik Warnai Milano Moto Show 2017.

Empat judul itu khas karena didesain untuk membuat (calon) pembaca penasaran. Judul (1), (2) dan (3) didesain dengan mengatakan sebagian infomasi dan menyembunyikan isinya. Adapun judul (4) menjual kecantikan objek berita sebagai alat memantik hasrat libidal pembaca (laki-laki).

Dalam strategi pemberitaan media online, judul-judul di atas dikenal sebagai judul clickbait. Secara sederhana, judul clickbait dipahami sebagai judul yang sengaja didesain untuk menggoda calon pembaca (meskipun substansi beritanya tak terlalu berharga) agar mengeklik berita. Dengan mengeklik, media memperoleh tambahan traffic yang dikonversi dalam pemerolehan iklan.

Saya membahas Tempo.co karena media ini dikelola oleh perusahaan media yang selama ini memiliki wibawa jurnalistik. Dengan mengambil contoh itu, saya ingin menyampaikan bahwa grup Tempo saja yang dikenal ketat menjaga etika jurnalistik bisa berubah menjadi media berorientasi klik ketika tampil dalam format online. Media-media lain, yang selama ini tak ketat menjaga integritas jurnalistiknya, tentu saja lebih parah. Mereka rela menerabas aturan-aturan dasar dalam jurnalisme demi meraih traffic tinggi.

Kita perlu tabel panjang jika ingin mendata media-media online yang hobi menggunakan clickbait journalism. Tribunnews.com patut mendapat tempat teratas dalam daftar tersebut karena reputasinya dalam mengecoh pembaca dengan judul yang clickbait. Keluhan terhadap pemberitaan Tribunnews.com dapat dengan mudah ditemui di forum-forum pembaca.

Jpnn.com, media online di bawah naungan Jawa Pos Grup, juga memiliki reputasi yang buruk karena berulang kali menerbitkan berita dengan judul yang mengecoh. Media online seperti Detik.com, Kompas.com, dan Okezone – dengan pola dan frekuensi yang berbeda – juga mempraktikkan hal yang sama.

Jika media online yang besar dan dianggap sebagai arus utama saja berlaku lucah begitu, bagaimana dengan media-media kecil yang jumlahnya bisa mencapai ribuan? Bagaimana dengan Portalsemarang.com yang saya kelola?

Gratis Tapi Berbayar

Perilaku lucah media-media online dapat dipandang sebagai akibat dari skema kerja yang berubah. Media online beroperasi dengan cara yang berbeda dengan media cetak. Perbedaan itu tak hanya terletak pada salurannya, tetapi juga pola kerja, standar nilai, dan orientasinya.

Media-media cetak lazimnya mengandalkan pendapatan dari dua sumber utama: iklan dan penjualan. Media online (di Indonesia, karena belum banyak yang percaya diri membuat biaya berlangganan) hanya mengandalkan iklan. Skema ini mengubah proses bisnis yang membuat komoditasnya bukanlah informasi, tetapi pengguna itu sendiri. Dalam skema bisnis seperti ini, pengguna adalah produk pengelola media yang dijual kepada pemasang iklan.

Pengguna akan bernilai mahal jika memenuhi dua syarat: jumlahnya besar dan profil ekonominya sesuai dengan yang diharapkan pengiklan. Karena itulah, ketika seorang sales eksekutif perusahaan media menjaring iklan, hal yang paling mereka sampaikan adalah jumlah pembaca dan profil ekonomi mereka. Semakin banyak pembaca, maka harga iklan semakin mahal. Semakin tepat profil ekonomi pembaca, harga iklan semakin mahal.

Skema bisnis inilah yang memotivasi perusahaan media mengumpulkan lalu lintas sebanyak mungkin. Bagi media yang terhormat, cara ini bisa dilakukan dengan menyediakan kontens berkualitas. Tapi tidak banyak media yang menempuh cara ini. Lebih banyak media memilih clickbait agar portofolio pembacanya terus naik.

Pada level yang lebih tinggi, pengelola bukan hanya mengutak-atik judul agar mengecoh pembaca tetapi juga membangun frame yang aneh, kontroversial, dan bahkan menerbitkan berita bohong untuk membuat meningkatkan kunjungannya. berita mole people yang diterbitkan Tribunnews.com adalah monumen yang menandai kelucahan pengelola media online.

Selain mengubah cara penyajian, orientasi ekonomi yang diidap media online juga mengubah penilaian terhadap nilai berita. News value tidak lagi diukur berdasarkan kebermanfaatannya bagi publik, tetapi berdasarkan potensi traffic yang dapat dimanfaatkan. Betapa pun tidak penting bagi pembaca, berita akan dianggap perlu jika memiliki potensi mendatangkan kerumunan.

Situasi inilah yang membuat pemberitaan media online tidak fokus pada hal-hal penting, tetapi fokus pada hal-hal yang menarik, kontroversial, bahkan bombastis. Banyak agenda publik yang penting justru diabaikan media karena mereka hanya antusiasi mengerjakan hal-hal yang memiliki daya tarik. Ketidakadilan distribusi sumber daya alam, ketamakan korporasi, dan hukum yang tidak adil dikesampingkan karena media justru lebih tertarik mempersoalkan sepatu kets pejabat, foto seksi selebritis, “patah hati internasional akibat pernikahan Song couple”, atau “paspampres ganteng di pernikahan Kahiyang”.

Ketika pengecohan melalui judul tak lagi relevan, media online bahkan mengeksploitasi sentimenalisme dasar manusia agar membuat pembacanya terdorong untuk terus mengkonsumsi berita yang diterbitkannya. Media kerap memainkan sentimentalisme identitas, merangsang kamarah publik, simpati dan deraian air mata, dan yang kini tampak begitu membahayakan: media juga memainkan rasa kebencian.

Berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku pembaca media online di Amerika, Holiday (2012) mengungkapkan perasaan marah, benci, dan sedih menjadi energi paling dominan yang menggerakkan pembaca untuk mengeklik dan membagikan berita. Karena itu, tidak sedikit media yang secara sadar membangun frame tertentu yang memungkinkan pembaca marah danmerasa perlu mengungkapkan sumpah serapahnya di media sosial dengan membagikan berita.

(Catatan: pernah nge-share berita karena Anda marah, benci, atau kasihan dengan tokoh dalam berita tersebut? Selamat, Anda tercyduk).

Ekonomi dan Politik

Syahputra (2013) mengungkapkan, gelar pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak lagi relevan karena pers justru kerap merampas demorkasi dari pemilik sahnya: rakyat. Gelar itu itu tepat jika pers memainkan peran sosial sesuai prinsip-prinsip jurnalisme. Tetapi ketika prinsip-prinsip jurnalisme diterabas untuk kepentingan dirinya, pers justru telah mengkhianati demokrasi itu sendiri.

Sebagai “pilar keempat demokrasi” pers mestinya berperan membangun kesadaran publik mengenaik hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pers mengabdi kepada kepentingan publik dengan menjadi anjing penjaga bagi penguasa sebagaimana diajarkan Bill Kovach. Pers menjadi perantara yang memungkinkan publik tahu dan bisa mengevaluasi apakah pemerintahan sudah berjalan efektif atau belum. Jika belum, pers pula yang mestinya memerantarai aspirasi publik agar terartikulasikan secara jelas oleh pengelola negara.

Dalam isu-isu tertentu, peran itu telah dan masih dimainkan media. Namun kecenderungan bahwa media justru dikuasai oleh kekuatan politik tertentu juga merupakan gejala yang tak bisa ditampik. Kita bisa sebutkan belasan atau bahkan puluhan media yang secra jelas berafiliasi dengan kelompok bisnis dan politik tertentu. Mereka tidak lagi memerantarai kepentingan publik, tetapi justru memerantarai kepentingan elit politik agar kepentingannya terartikulasi sebagai sesuatu yang normal dan niscaya.

Dalam situasi seperti ini, alih-alih membangun nalar kritis warga, pers justru jadi instrumen sosial untuk membangun kesadaran semu  warga. Di sini media men-drive cara publik mendefinisikan diri, memaknai peran sosialnya, dan keputusan yang harus diambilnya berdasarkan frame penguasa. Pengtahuan-pengetahuan tertentu yang tampaknya merupakan pengetahuan yang benar dan niscaya ternyata merupakan pengetahuan politis penguasa yang dinormalisasi melalui berbagai cara.

Kesadaran palsu yang dibenamkan penguasa membuat publik merasa berjuang untuk membela sesuatu yang hakiki bagi dirinya, tetapi sebenarnya ia sedang membela kepentingan penguasa. Keputusan publik yang dianggap otentik justru konstruksi sosial yang menempatkan publik sebagai objek, bukan subjek. Akibatnya, ketika pengetahuan semu ini berkembang dan hegemonik, keputusan-keputusan publik sebenarnya merupakan keputusan penguasa yang diperantarai media.

Gejala ini dapat dengan mudah dapat kita temui dengan menelusuri jaringan ideologis sebuah media. Pada media-media arus utama, afiliasi ideologis itu relatif mudah dibaca, antara lain dengan menelusuri pemilik, pemegang saham, dan tokoh-tokoh kunci di belakang meja redaksi.  Tetapi pada media-media “siluman” yang identitasnya tak tampak atau bahkan biasa berubah-ubah, afiliasi itu relatif lebih sulit dilacak.

Pada tahun politik 2014 lalu, misalnya, media-media siluman muncul begitu saja. Masing-masing dari mereka mengklain diri sebagai wakil suara rakyat, pelantang kebenaran, atau semacamnya. Tetapi di balik klaim-klaim itu, ada kekuatan ideologis dan politik tertentu yang berusaha mengambil untung melalui “kebenaran” yang disiarkannya. Tahun 2018 dan 2019 kondisi serupa diprediksi akan terulang karena merupakan tahun perebutan kekuasaan.

Kekayaan dan Kekuasaan

Latar itulah yang membuat saya berani mengambil simpulan (meskipun berisiko  menggeneralisasi) bahwa media online berotasi pada dua sumbu utama, yaitu harta dan takhta. Media-media online yang semarak dan kini kita nikmati sebagai “buah demokrasi” ternyata semata-mata instrumen industru dan politik yang didesain untuk menguntungkan pemiliknya. Klaim-klaim altruistik dan bahkan profetis dibuat agar niat jahat yang ada di baliknya tampak mulia.

Mari mencermati afiliasi bisnis dan politis sejumlah media online yang masuk dalam 10 besar perangkinkan Alexa. Tribunnews.com yang kini berada di daftar teratas adalah kalan yang dikelola konglomerasi besar Kompas Gramedia. Konglomerasi ini berafiliasi dengan bisnis-bisnis lain di bidang penerbitan dan distribusi buku, perhotelan, dan event organizer. Detik.com yang saat artikel ini ditulis berada di peringkat keda merupakan media yang dimiliki grup bisnis CT Corporation. Perushaan holding perusahaan ini berafiliasi dengan bisnis lain di bidang penyiaran (televisi), perbankan, retail, dan hiburan.

Di satu sisi, kehadiran media online telah begitu berguna karena menyediakan informasi melimpah yang membantu pembaca mengembangkan wawasaannya. Namun manfaat praktis itu harus diikuti kesadaran kritis bahwa setiap berita memiliki beyond agenda. Kemampuan mengenali agenda-agenda publik di balik berita adalah syarat mengangkat harkat pembaca agar tak hanya menjadi komoditas bagi perusahaan media, tetapi subjek yang memaknai kediriannya secara otentik.

Rahmat Petuguran
Pemimpin Redaksi PORTALSEMARANG.COM