SELALU saja ada sosok yang muncul untuk menjadi “musuh bersama” masyarakat. Dulu ada Ruhut Sitompul, ada Abraham Lunggana alias Lulung, ada Fahri Hamzah, ada Florence Sihombing. Mereka adalah sosok yang pernah menikmati peran sebagai sasaran kritik publik.

Ketika ada wacana pengesahan undang-undang pemilihan kepala daerah tidak langsung, publik mempersepsi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai biang kerok. Dia adalah presiden saat undang-undang itu disahkan.

Selama bertahun-tahun, pengacara dan anggota DPR Ruhut Sitompul juga sangat sering jadi bahan olok-olok publik. Peran itu dimainkan karena ia kerap bersikap dan berpendapat nyeleneh, tidak sejalan dengan nalar kebanyakan orang.

Demikian pula politisi PKS Fahri Hamzah. Pendapatnya yang blak-blakan membuat dia kerap berhadapan dengan logka publik, terutama ketika ia membela partainya saat tersandung kasus korupsi impor sapi. Dia jadi bulan-bulanan.

Dari kalangan biasa, kita pernah “punya” Florence Sihombing. Mahasiswa UGM itu mendadak dimusuhi publik hanya karena menulis unek-unek tentang Jogjakarta, kota yang ditinggalinya. Yang marah bukan hanya warga Jogja, tetapi juga warga kota lain.

Ironi

Kritik seseorang terhadap tokoh tertentu dapat dibaca sebagai deklarasi sikap. Dengan mengkritik – apalagi di media sosial – orang berusaha menunjukkan bahwa sikapnya berbeda dengan orang yang dikritiknya. Dengan mekanisme veta comply, orang menyatakan menentang sesuatu agar dirinya teridentifikasi berada di posisi yang berseberangan.

Di sinilah terjadi indirect speech yang menarik. Kritik tidak berfungsi semata-mata sebagai kritik, melainkan sebagai sarana penyampai pesan yang digunakan seseorang untuk memanipulasi penerima pesan tentang dirinya. Dengan begitu, kritik itu sendiri berfungsi ganda: pertama sebagai kritik itu sendiri, kedua sebagai tuturan yang bersifat ilokusi untuk menyatakan bahwa si pengkritik berbeda dengan objek kritiknya.

Dengan cara memaki SBY sebagai pengkhianat demokrasi – dalam kasus pengesahan undang-undang pilkada tidak langsung – orang-orang sebenarnya ingin meyakinkan dirinya bahwa dirinya adalah pendukung demokrasi.

Dengan mengumpati PKS sebagai partai koruptor, orang berusaha mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang bersih dan antikorupsi.

Dengan memaki Florence sebagai orang beromong kasar, pada saat yang sama orang-orang berupaya meyakinan dirii dan orang sekitarnya sebagai pribadi yang santun.

Singkatnya, kritik telah menjadi modus identifikasi diri. Dengan mengkritik orang-orang berupaya mengidentifikasi dirinya, mengidentifikasi posisi sosialnya, juga mengidentifikasi sikap politiknya. Kritik menjadi wacana yang digunakan subjek tertentu agar orang lain mengidentifikasi dirinya sebagaimana identitas yang ingin ia bentuk.

Dalam bentuk sketsa, mungkin mekanisme itu sama dengan hal yang dilakukan seorang intel yang bergabung di barisan demontran ketika terjadi demontrasi. Intel akan turut meneriakkan slogan-slogan perlawanan, misalnya “Polisi Anjing!”, agar demonstran yang asli mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari demonstran. Padahal sejatinya, intel ini memiliki sikap politik yang berseberangan dengan teriakannya.

Kondisi ini menarik karena kritik seseorang dengan identitas aslinya kerap kali bertolak belakang. Setiap orang cenderung mudah untuk turut meneriakkan “Hukum mati koruptor!” ketika ada koruptor kelas kakap tertangkap. Teriakan itu diproduksi untuk meyakinkan diri diri dan orang di sekitarnya bahwa dirinya memang pribadi antikorupsi . Namun, teriakan itu tak selalu sebangun dengan sikapnya. Orang-orang yang lantang menerikkan hal ini, bisa saja, ketika kerja juga sering menerima sogokan, suka nge-game di jam kerja, atau suka pakai kendaraan dinas untuk keperluan keluarganya.

Untuk mengakui bahwa “saya adalah bagian dari koruptor”, orang perlu kebesaran hati. Dan tidak setiap orang memiliki itu.

Arus Utama

Kelas menengah baru (KMB) – terutama karena provokasi media – kerap kali memiliki sikap politik yang homogen tergantung pada frame media arus utama yang dibacanya. Ketika media memberitakan Lulung dengan frame sebagai orang kotor, KMB akan segera terprovokasi untuk mengumpati Lulung. Sikap demikian kerap kali diambli dengan terburu, menyandarkan pada satu sumber tanpa melakukan konfirmasi.

Contoh lain adalah ketika media arus utama memberitakan demonstrasi buruh dengan frame yang negatif. Dalam pemberitaan media arus utama, buruh kerap digambarkan sebagai pribadi yang kurang bersyukur, ber-skill rendah, tapi terus-menerus minta kenaikan gaji. Demonstrasi yang dilakukan buruh, kerap kali diberitakan secara dangkal sebagai penyebab kemacetan, merusak taman, atau nyampah. Kelas menengah baru akan segera mengamini gagasan media arus utama dan mereproduksinya dalam berbagai bentuk gugatan, salah satunya kritik terhadap aksi buruh itu.

Kritik para KMB itu, agaknya, sebuah ikhtiar untuk menghindari identifikasi diri bahwa dirinya ternyata buruh juga. Strategi demikian diperlukan, sebab mereka bernasib sama dengan buruh – yakni sama-sama jadi korban ketidakseimbangan relasi dengan korporasi – namun terlalu gengsi untuk mengakui dirinya adalah buruh.

Begitu pula tulisan ini. Sejak awal, ketika menyebu sifat-sifat buruk penulis konsisten menggunakan pronomina “orang-orang”, bukan “kita” apalagi “saya”. Pilihan pronomina itu penulis gunakan untuk menjaga jarak dengan kelompok yang dikritiknya. Dengan pronomina itu, si penulis status berupaya mendeklarsikan posisi sosialnya bahwa ia berbeda dengan kelompok yang dikritiknya. Strategi ini diperlukan karena si penulis status – sebenarnya – sama degilnya dengan “orang-orang” yang dikritiknya, tetapi tidak sampai hati untuk mengakui hal itu. (gambar: dakwahmedia.net)

Rahmat Petuguran
Pemimpin Redaksi PORTALSEMARANG.COM