Alih Fungsi Ruang Hijau Sulit Dikendalikan

ALIH fungsi lahan terus saja terjadi dan tak sebanding dengan upaya-upaya perbaikannya. Pengajar Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno berpendapat, upaya membatasi alih fungsi kawasan hijau sangat sulit.

”Memang sulit dicegah, yang tadinya hanya jalan desa,dilebarkan menjadi jalan lingkar.Akibatnya persawahan dan ladang jadi hilang,” ungkap Djoko,kemarin.

Menurut Joko, jika di suatu wilayah terdapat ada jalan lingkar, bisa dipastikan akan tumbuh perumahan, pertokoan, restoran dan hotel. Terhadap kondisi ini,pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan kota ini tegas dalam menyikapinya.

”Semisal jalan lingkar Demak, saat ini belum banyak bangunan. Harus ada ketegasan mengenai tata ruang wilayah, harus diatur secara detail,”katanya.

Daerah hijau yang diterabas untuk jalan lingkar juga terjadi di jalan lingkar Salatiga yang sudah difungsikan, dan jalan lingkar Pemalang. Sedangkan jalan lingkar Bawen-Ambarawa saat ini masih dalam pengerjaan.

”Biasanya,akan banyak oknum pejabat yang bermain tanah di situ,”kritiknya.

Sekarang ini, lanjut Djoko, Pemerintah Kota Semarang berencana membangun jalan lingkar Semarang-Mangkang. Amdalnya saat ini sedang disusun. Pihaknya berharap, pembangunan jalan lingkar tersebut menghindari ruang hijau.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Abdul Aziz menuturkan, penggunaan areal hijau untuk pembangunan jalan lingkar ini merupakan pilihan terakhir. Tentunya, hal ini dengan pertimbangan argumentasi yang kuat dari pemerintah daerah.

Dasar lain yang digunakan oleh kabupaten dan kota dengan membangun jalan lingkar ini untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan perkotaan.

”Sebenarnya sudah ada peraturan gubernur (pergub) agar ruang hijau ini tetap lestari,”kata Aziz. Dengan pembangunan jalan lingkar,diharapkan kawasan yang dilewati nanti pertumbuhan ekonominya membaik, sehingga, pembangunan tidak hanya dilakukan di aspek perkotaan saja.

”Pemerintah daerah juga harus terbuka mengenai tata ruang,dan harus di-share ke publik. Memangselamainisaya melihat cenderung kurang transparan,” ucap politisi PPP ini. (SINDO)