UNNES Dorong Replikasi Pembelajaran Numerasi Inklusif melalui Program EQuITy

Rendahnya capaian numerasi peserta didik mendorong Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggelar FGD dan Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat Program EQuITy di Ruang Borobudur, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNNES, Kota Semarang, Selasa (3/2/2026).

FGD dan diseminasi ini diinisiasi oleh Pusat Unggulan Iptek (PUI) UNNES dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pengelola PAUD, kepala sekolah, guru SD dan SMP, satuan pendidikan luar biasa (SLB), hingga perwakilan pemerintah daerah serta lembaga penjaminan mutu pendidikan.

Rektor UNNES Prof. Dr. S. Martono, M.Si. melalui Sekretaris Universitas Prof. Dr. Sugianto, M.Si., menegaskan bahwa pembelajaran numerasi merupakan kompetensi dasar yang perlu diperkuat sejak dini dan diterapkan secara inklusif di seluruh jenjang pendidikan.

“Numerasi bukan sekadar kemampuan berhitung, melainkan keterampilan berpikir logis, analitis, dan kritis. Melalui pembelajaran berbasis alat peraga manipulatif, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang konkret, menyenangkan, dan bermakna,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan nasional, Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Dr. H. Khamim, M.Pd., menekankan bahwa penguatan numerasi harus menjadi prioritas di seluruh jenjang pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran matematika semata.

“Numerasi adalah cara berpikir matematis dalam konteks nyata. Penguatannya dibangun melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan, berangkat dari pengalaman konkret dan bermakna, serta didukung kebijakan yang memberi ruang bagi praktik-praktik baik untuk berkembang,” tuturnya.

Menurut Khamim, praktik baik pembelajaran numerasi yang tumbuh dari kelas perlu direplikasi secara luas dengan pendampingan yang tepat agar memberikan dampak berkelanjutan. Pemanfaatan alat peraga manipulatif dinilai sebagai strategi sederhana namun efektif dalam menjembatani pemahaman peserta didik dari konsep konkret menuju abstrak.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah Dr. Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si., menyatakan kesiapan pihaknya untuk membuka kemitraan strategis dengan UNNES dalam mengawal implementasi dan replikasi pembelajaran numerasi inovatif di sekolah-sekolah.

“Selama ini pembelajaran masih banyak berbasis mata pelajaran. Padahal numerasi menuntut kemampuan menggunakan logika, simbol, dan analisis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu, praktik baik seperti ini perlu disebarluaskan ke satuan pendidikan lintas jenjang,” ungkapnya.

Dukungan terhadap penguatan numerasi inklusif juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sunarto, S.Pd., M.Pd. Ia menekankan pentingnya diseminasi praktik baik pembelajaran numerasi bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan luar biasa.

“Anak-anak disabilitas membutuhkan pendekatan pembelajaran numerasi yang adaptif dan kontekstual. Praktik baik yang dipaparkan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi dan dikembangkan di 188 satuan pendidikan luar biasa di Jawa Tengah,” bebernya.