Wilayah jajahan yang paling empuk bagi para pelaku monopoli kapitalis adalah dunia ketiga macam Indonesia. Lahan-lahan garapan pribumi diprivatisasi dan diswastanisasi oleh korporasi global yang mempunyai kuasa modal kapital dan atas nama BUMN ataupun swasta.

Negara seolah tidak berdaya menghadapi intervensi ekonomi neoliberal yang membuat negara sangat bergantung dengan negara lain sehingga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan hanya menjadi pepesan kosong.

Berjuta-juta hektar lahan yang ada di Indonesia dikuasai oleh sekitar 20 korporasi lokal dan global. Inilah bentuk penjajahan baru pada agraria yang tidak kita sadari. Pembangunan yang berorientasi pada kapitalis cenderung akan mengorbankan para kaum tani, tanah mereka akan dirampas dan dikuasai dengan dalih pembanungan. Padahal kita semua tahu bahwa kaum tani bisa hidup karena menggarap tanah dan menikmati hasil sumber daya alam untuk hidup.

Data Aliansi Reforma Agraria menunjukan bahwa 65% warga Indonesia menggantungkan hidupnya dari tani. Dengan data ini seharusnya pemerintah melakukan pembangunan yang berorientasi terhadap kaum tani karena jika tidak, maka kaum tani akan tergusur dan menjadi tumbal pembangunan yang menindas.

Rezim Jokowi-JK terlihat sangat menggenjot pembangunan infrastrukur, di daerah-daerah juga terdapat berbagai pembangunan yang merampas lahan kaum tani, banyak sekali contohnya misal pembangunan bandara di Kulonprogo dan Sukamulya.

Di sana tanah kaum tani dirampas dan hak akses atas tanah ditutup sehingga kaum tani tidak bisa menggarap tanah dan pada akhirnya mereka melakukan urbanisasi ke kota untuk menjadi buruh, skema ini akan mencapai titik tujuan yaitu kemiskinan karena mereka tidak bisa bersaing karena latar belakang mereka adalah menggrap tanah.

Konflik agraria juga semakin bertambah seiring masifnya pembangunan, perlawanan kaum tani untuk mempertahankan tanahnya semakin keras. Kriminalisasi sudah menjadi hantu yang setiap hari menakut-nakuti para kaum tani. Belum lagi aparat yang menjadi kaki tangan penguasa untuk meredam perlawanan dengan tindakan represif dan intimidatif. Tentu kaum tanilah yang akan menjadi korban, jika tidak mati maka ditangkap dengan dalih macam-macam.

Jika kita amati dalam negara yang menjalankan sistem ekonomi neoliberal seperti Indonesia, angka kemiskinan semakin bertambah dari tahun ke tahun, akan sangat terlihat juga perbedaan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dan di perkotaan. Ini akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada kaum tani yang merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia.

Yang paling parah adalah tingkat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin juga semakin tinggi. Jurang perbedaan ekonomi kelas atas dan kelas bawah semakin mengkhawatirkan, inilah yang kemudian dinamakan sistem kapitalisme. Korporasi dan pemerintah tentu mempunyai tujuan yang sama yakni kapital, namun mereka lupa kesejahteraan yang bagaimana yang kaum tani sebenarnya inginkan.

Kaum tani sadar untuk mencapai kesejahteraan adalah hak atas tanah. Pemerintah seyogyanya menjaga akses kaum tani untuk menggarap tanah sehingga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan bisa didapat, janga lupa bahwa kaum tani adalah soko guru kehidupan.

Tanpa kaum tani, tanpa pangan kita tidak bisa hidup. Sudah seharusnya kaum tani bangkit melawan, berserikat dan berorganisasi untuk menjalin persatuan untuk berjuang dan bergerak demi mewujudkan reforma agraria yang berorientasi pada kesejahteraan.

Hanendya Disha Randy Raharja
Mahasiswa Fisika Politik