Tak Mendiamkan Masa Lalu

DEMOKRASI menjamin tiap warga bangsa untuk tidak mendiamkan masa lalu. Kesaksian-kesaksian pribadi boleh dipublikasikan untuk menjadi pembanding sejarah resmi penguasa. Di masa orde baru, masa lalu seolah hanya hak absolut penulis sejarah resmi yang ditunjuk penguasa di Jakarta. Kini di era reformasi, tiap warga di seluruh pelosok negeri adalah penulis sejarah, tak terkecuali yang terjadi di Banyumas dan sekitarnya.

Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik di masa orba dan kini menjadi anggota parlemen, dalam otobiografinya “Anak-anak Revolusi: Buku 1” (cetakan ketiga, 2014, 78-81) menceritakan cerita kakeknya tentang pengalaman pribadinya sebagai kepala desa Pahonjean, suatu desa kecil di kecamatan Majenang Cilacap, pada masa transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Pada suatu malam di pertengahan dekade 60-an, rumah sang kakek didatangi sekelompok tentara yang memaksanya menjadikan rumahnya sebagai penampungan orang-orang yang diduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Jika dia menolak perintah tersebut, sang kakek akan dituduh sebagai anggota PKI dan akan dibunuh. Para warga pun diinterogasi secara massal di dalam rumah sang kakek. Mereka dipaksa untuk menunjukkan tetangganya yang menjadi anggota PKI.

Keadaan mencekam. Mereka yang teridentifikasi sebagai orang PKI digiring ke suatu perbukitan di ujung desa. Mereka disuruh jongkok di depan suatu lobang memanjang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sang kakek dan beberapa perangkat desa dipaksa untuk mengeksekusi warganya sendiri. Satu demi satu, anggota PKI itu pun tewas di terjang peluru dari senapan di tangan sang kakek dan aparat desa. Sampai akhirnya sang kakek tak kuat lagi menahan iba mendengar jerit-jerit kesakitan warganya dijemput maut. Sang kakek akhirnya melempar senjata dan berkata kepada tentara, “Sudah, saya tidak mau menembak lagi. Saya tidak kuat. Kalau mau tembak saya, tembak saja”.

Sang kakek tak menceritakan berapa persisnya jumlah rakyat Pahonjean yang dibunuh malam itu, dan malam-malam selanjutnya. Yang jelas sang kakek tidak sendirian. Di samping aparat desa, sejumlah pemuda desa pun ditodong untuk membunuh tetangga-tetangganya sendiri—para petani dan buruh perkebunan. Mereka adalah orang-orang yang dianggap layak dibunuh hanya karena mereka menjadi anggota organisasi tani yang berafiliasi pada PKI. Orang-orang kecil yang beratus kilometer jauh dari perpolitikan Jakarta, yang karena kemiskinan dan harapan-harapan ingin memiliki tanah sendiri. “Suatu pilihan yang di masa itu dilindungi hukum”, kata Budiman.             

Tragedi masa lalu tak memilih-milih korban. Kali ini, sang korban adalah tentara. Ia adalah Peltu Sayid Mohammad Sobari, dari desa Tinggarjaya, kecamatan Jatilawang, Banyumas. Pada 1965, ia menjabat sebagai  Kepala Kantor Urusan Veteran di Markas Komando rayon Militer 071 Banyumas, di Purwokerto. Cerita tentang Sobari ini dituturkan oleh sang anak, Basuki Raharjo, dalam bukunya “Berpijak di Dunia Retak: Catatan Keluarga Penyintas Tragedi 1965” (cetakan pertama, 2013).

Pasca tragedi 1965, terjadi upaya pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang diduga atau berpotensi sebagai “pemberontak negara”, termasuk di dalam tubuh angkatan bersenjata sendiri. Peltu Sobari adalah salah satu tentara yang dicurigai sebagai “pemberontak” itu. Waktu itu 1965, Basuki Raharjo berusia 14 tahun duduk dibangku SMP. Pada tahun itu pula, sang bapak ditetapkan sebagai tahanan politik tanpa melalui proses pengadilan apapun. Sang tentara yang dikenal baik, disiplin, tidak pernah melawan hukum, dan setia terhadap negara tiba-tiba “hilang” atau “dihilangkan”, dengan tanpa diketahui sebabnya.

Salah satu kemungkinan penyebab dihilangkannya Sobari datang dari kesaksian budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, yang tak lain adalah salah satu menantu Sobari. Tohari menceritakan cerita H. Mohammad Moeslim, kala itu Ketua Badan Pemerintah Harian kabupaten Banyumas, yang sering berkomentar menyayangkan isi pidato Sobari sebagai anggota DPRD sekber Golongan Karya ABRI.

Sobari dianggap terlalu sering mengutip kata-kata Bung Karno ketika berpidato berapi-api dan penuh semangat di alun-alun, seperti presiden Sukarno. Pada masa itu, kata-kata Bung Karno yang dikutip itu menjadi sensitif bagi kelompok anti-PKI, karena ada kalanya pidato Bung Karno ditulis oleh Nyoto, tokoh PKI (catatan kaki, 2013, 9-10).

Kemungkinan penyebab lain “penghilangan” Sobari disampaikan Komandan Kodim saat itu kepada Nafisah, istri Sobari. Sang komandan menyatakan bahwa Sobari diduga pernah terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1947. Dugaan itu sungguh keliru, sergah Nafisah. Tahun 1943, Sobari sudah menjadi anggota PETA. Tahun 1945, mereka menikah dan tahun 1948 mereka dikarunia anak bernama Tri sebagai pengingat bergantinya nama TKR menjadi TRI. Nafisah menegaskan bahwa mereka selalu bersama dan tak pernah tahu dan apalagi berurusan dengan perpolitikan di Madiun (2013, 55).

Cerita mengalir penuh ratap duka. Sobari ditahan tanpa proses pengadilan, juga tanpa diketahui tempat penahanannya. Sejak saat itu, gaji dan tunjangan Sobari ditangguhkan. Disamping kemiskinan, istri dan kesepuluh anaknya juga mendapatkan stigmatisasi negatif sepanjang hidup mereka sebagai istri dan anak seorang tahanan politik, “tentara pemberontak”. Lalu diketahui, Sobari ditahan di “camp tahanan eks Belanda, kamar lima, lantai dua Beteng Ambarawa”. Ia mendekam sebagai tahanan penjara di Ambarawa selama tiga belas tahun. Tragis, Ambarawa adalah daerah yang pernah dijadikannya medan tempur berjuang bersama Panglima Besar Jenderal Soedirman. Tanggal 28 Juli 1978, Sobari dibebaskan, juga tanpa proses pengadilan dan rehabilitasi hak-haknya sebagai warga bangsa terhormat. Sobari pulang tanpa pernah sedikit pun menceritakan apa yang dialaminya selama tiga belas tahun hidupnya di penjara.

Dengan latar situasi politik nasional sezaman dua cerita di atas, suatu cerita tentang perempuan Tionghoa asal Sokaraja Banyumas yang terdampar di Wina Austria datang dari film dokumenter “Riding My Tiger” (2014). Film ini berkisah tentang perjalanan Ascan Breuer, anak perempuan Tionghoa itu sekaligus sutradara, dalam mencari asal rumah sang Ibu di Sokaraja yang konon dijaga oleh hantu harimau. Kepada Ascan, ibunya pernah bercerita tentang keluarga Tionghoa yang sangat besar. Marga ini tinggal di Jawa Indonesia sejak lama. Namun, peristiwa sejarah di abad ke dua puluh membuat perpecahan dalam keluarga besar tersebut dan membuat mereka sekarang tersebar di seluruh dunia.

Pada tahun 1949, ayah sang Ibu, seorang Tionghoa yang sangat meyakini laku mistis Jawa, meninggal dunia. Ia meninggalkan istri dengan sepuluh anak. Karena beban keluarga yang berat, anak-anak bungsu diserahkan kepada sanak saudara, termasuk sang Ibu. Keluarga pun menjadi miskin dan terpecah.

Pada tahun 1962, “tiga tahun sebelum pembunuhan massal terjadi”, sang ibu berusia dua puluh tahun. Dengan bermodal tiket pesawat sekali jalan, dan sendirian, ia pergi ke Eropa meninggalkan Jawa yang tidak lagi aman dan meninggalkan seluruh keluarganya. Ascan mencatat, pada hari-hari itu, perang dingin membuat wilayah Korea, Vietnam dan Indonesia menjadi panas. Ratusan ribu orang terbunuh, hanya di Jawa saja, karena dianggap komunis yang tidak bertuhan atau karena Tionghoa, seperti keluarga Ascan. Setelah peristiwa itu, seluruh keluarganya melakukan seperti yang dilakukan sang ibu: pergi dari Jawa dan menghilang dari sejarah.

Ketika orde baru berkuasa, segala macam hal berkaitan dengan Tionghoa dan Tiongkok dilarang. Bahasa, kitab suci, agama, bahkan nama. Pada era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid menghapus semua larangan terhadap etnis Tionghoa dan memberikan kebebasan penuh untuk menjalankan agama dan kebudayaan mereka.

Jutaan orang seperti Ascan dan ibunya mungkin tersebar di seluruh dunia. Cerita mereka memberi pelajaran, perebutan kekuasaan politik seharusnya tak perlu dinodai dengan diskriminasi manusia, baik karena latar etnis, kelompok maupun agamanya. Masyarakat Banyumas telah membuktikannya, hari ini wakil bupati mereka adalah seorang Tionghoa.

Ada desir ketakutan menyeruak ketika menulis fakta sejarah yang pahit. Namun, kita harus berani menulis dan membacanya sebagai pelajaran berharga bangsa. Sebab pada hakikatnya, semua anak bangsa adalah korban tragedi negerinya. Tulisan ini dibuat sebagai undangan kepada tiap pelaku sejarah untuk tidak mendiamkan masa lalu dengan cara menyuarakannya melalui cerita-cerita personal. Dari cerita-cerita itu, kita menjadi makin terbuka dan dewasa dengan berbagai macam variasi cerita sehingga bertekad tak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu yang sama. Tulisan ini juga sekaligus imbauan kepada Negara untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional dan merehabilitasi hak-hak warga keluarga korban tragedi kemanusiaan masa lalu.

Ya, semua tragedi kemanusiaan, tidak hanya ‘tragedi 65’. (Foto: teropongsenayan.com)

Muhammad Taufiqurrohman, dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *