Politik Bahasa di Balik Kata “Mitra”

Para pengkaji bahasa yang menggunakan analisis wacana kritis cenderung bersepakat, ekspresi bahasa selalu politis dan ideologis.

Kata, kalimat, dan wacana selalu memiliki tautan dengan ideologi tertentu. Tautan itu bisa dibaca, dibongkar, dengan memanfaatkan metodologi tertentu pula.

Itu karena bahasa dianggap sebagai bukan semata sistem kode, tapi sistem konstruksi berpikir yang – kemudian – juga berfungsi sebagai sarana konstruksi realitas.

Asumsi-asumsi teoretik itu bisa dipakai untuk membaca kata “mitra” yang beberapa hari lalu jadi banyak perbincangan warganet dalam relasi pekerja dan perusahaan transportasi online. Perbincangan itu dibuka oleh beredarnya esai apik di The Conversation.

Pekerja dalam bidang itu disebut “mitra”. Pilihan kata ini menimbulkan afeksi positif karena menyatakan “adanya” kesetaraan relasi industri.

Ketika kata itu diterima sebagai kenormalan, afeksi itu menggiring pengguna bahasa mengakui bahwa relasi itu betul-betul setara. Mitra. Partner.

Padahal kesetaraan itu tidak ada referensi objektifnya. Yang ada justru, sebagaimana kita bisa baca dalam artikel itu, justru distribusi kekuasaan yang timpang.

Ketimpangan distribusi kekuasaan dapat dilihat dgn amat mudah dgn menganati ketimpangan distribusi hak dan kewajiban yang melahirkan praktik dominasi. Lebih jauh, itu bisa diamati dari serangkaian praktik pendisplinan melalui bonus dan sanksi.

Di sinilah, dalam perpektis wacana kritis, “mitra” berfungsi sebagai pembentuk pikiran dengan kepentingan tertentu.

Orang-orang yang menyadari skema itu biasanya menempuh perlawanan dgn mengajukan gugatan. Tapi orang-orang yang tidak menyadari skema itu berjalan sebagai sesuatu yang normal.

Pertinyiinnyi: kamu di kelompok yang mana?

Rahmat Petuguran

“Mitra” berumah tangga idaman wanita

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *