Jadi Provinsi Vokasi, Sudahkah Jawa Tengah Bertaji?

Program provinsi vokasi jadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi Jawa Tengah, bersama desa vokasi, pemberantasan buta aksara, dan paudisasi. Dinilai masih mengandalkan pendidikan formal, belum menyentuh pusat kemiskinan.

***

Gagasan menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi vokasi tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang membelit masyarakat Jawa Tengah. Gubernur jawa Tengah Bibit Waluyo, dalam sarasehan dengan pengurus PGRI Jawa Tengah, menyebut angka kemiskinan di provinsi ini mencapai 19 persen pada tahun 2008. Melalui berbagai program, angka tersebut dapat ditekan hingga 14 persen pada akhir 2012. Artinya, komposisi masyarakat miskin Jawa Tengah masih di atas prosentase masyarakat miskin nasional yang hanya 12 persen.

“Kenapa masih 14 persen? Karena sejak awal kemiskinan di Jawa Tengah memang tingg. Ini akan terus kita tekan,” kata Bibit.

Dalam konteks penurunan angka kemiskinan itulah pendidikan vokasi dinilai relevan. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan membangun sekolah vokasi hingga rasionya 70; 30 dengan sekolah umum. Postur ini ditargetkan akan terbentuk pada tahun 2013.

“Melalui progam ini, kita bekali anak-anak kita dengan berbagai keterampilan supaya siap berkarya. Ini akan membantu mereka mengentaskan diri dari kemiskinan,” lanjut Bibit.

Praktiknya, kata mantan Pangdam IV Diponegoro ini, pendidikan vokasi dilakukan melalui pendidikan kejuruan dan Badan Latihan kerja (BLK) yang ada di berbagai daerah. Untuk menjangkau masyarakat pedesaan, program vokasi dibingkai dalam bentuk desa vokasi. Pilihan pada program vokasi didasari pada kondisi daerah.

Kepala Seksi Penjamin Mutu Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kartono, menilai pilihan menajdi provinsi vokasi sangat strategis, mengingat muara akhir pendidikan adalah penurunan penganggur dan kemiskinan.

”SMK rintisan sekolah berstandar internasional (SBI) berjumlah 54, sedangkan yang memiliki sertifikat ISO 72. SMK rintisan SBI di DKI hanya enam, Jawa Barat 19, dan Jawa Timur 26,” katanya.

Selain mengembangkan sekolah kejuruan, program vokasi juga dilakukan melalui desa vokasi. Hingga tahun 2013 mendatang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mentargetkan akan membentuk 280 desa vokasi. Setiap desa vokasi akan menerima bantuan sebesar Rp 150 juta selain kemungkinan akses dari program pembangunan lainnya. “Jika ada LSM atau perguruan tinggi yang ingin melaksanakan kegiatan kemitraan, pasti akan kami salurkan ke desa vokasi yang sesuai,” jelas Kasi Dikmas Dinas Pendidikan Jateng Jukri.

Dilaporkan, sejak digulirkan pada 2008, program provinsi vokasi telah berperan besar menyalurkan tenaga terdidik pada berbagai bidang pekerjaan. Jumlahnya bahkan dilaporkan naik dari tahun ke tahun. Jika pada 2008 serapan lulusan sekolah vokasi hanya 85,20 persen, pada tahun 2009 jumlah tersebut naik menjadi 86 persen. Tahun berikutnya serapan lulusan kembali naik menjadi 87,37 persen. Adapun tahun 2012 lalu, angka serapan lulusan telah mencapai 90 persen.

 

Peneliti pendidikan vokasi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fakhruddin, menilai angka tersebut relaistis jika pada pendidikan formal. Namun, ia ragu apakah pemerintah memiliki data serapan lulusan pada pendidikan vokasi nonformal. Pasalnya, karakteristik pendidikan nonformal jauh berbeda.

“Pendidikan vokasi nonformal jauh lebih sulit. Pengalaman saya meneliti program vokasi di Kopeng dan Reksosari, untuk melibatkan mereka dalam program saja ada kesulitan, apalagi mendata output program,” kata doktor bidang evaluasi pendidikan ini.

Fakruddin menekankan supaya pendidikan vokasi harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan potensi desa. Di luar itu, faktor sosial budaya juga tidak dapat ditinggalkan. Dengan cara itulah pendidikan vokasi bisa direspon dan dirasakan masyarakat sehingga efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Secara empiris maupun teoritis, kata Fakhruddin, kondisi Jawa Tengah sangat mendukung program pendidikan vokasi. Desa-desa vokasi ada yang telah dibina P2PNFI maupun langsung dibina pemerintah provinsi. Peran swasta, melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR) dan perguruan tinggi melalui progam pengabdian kepada masyarakat harus didinergikan. Mat

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *