Kritik Keras: Inilah Lima Bentuk Ketidakadilan dalam SNMPTN 2016

Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 diwarnai dengan berbagai peristiwa tidak menyenangkan. Kemarin sebanyak 375 siswa SMA Negeri 3 Semarang dinyatakan tidak lolos, meskipun siswa-siswa di sekolah tersebut dikenal memiliki prestasi baik.

Setelah kepala sekolah melakukan konfirmasi kepada panitia SNMPTN pusat, panitia SNMPTN mengatakan bahwa itu terjadi karena kepala sekolah sembrono. Ada nilai yang tidak diinput oleh sekolah dalam PDSS sehingga skor nilai ratusan siswa tersebut menjadi kecil.

Jika mau ditelusuri, ini bukanlah murni kesalahan sekolah, melainkan juga merupakan kesalahan panitia SNMPTN. Jika memang ada nilai yang tidak terinput, sistem PDSS mestinya memberi peringatan kepada user bahwa ada bagian isian yang masih kosong dan nilai tidak dapat divalidasi. Mekanisme warning seperti telah menjadi standar di berbagai sistem informasi yang mengharuskan pengguna mengisikan data. Namun, tentu saja dua hal yang bisa diperdebatkan.

Lepas dari itu, pertauran dalam SNMPTN 2016 ternyata dikritik karena mengandung sejumlah ketidakadilan. Peraturan ini ditetapkan oleh panitia nasional dan bukan merupakan kewenangan perguruan tinggi. Berbagai bentuk ketidakadilan ini pernah dituliskan Doni Koesoma A., seorang praktisi pendidikan di Jakarta, di Kompas. Berikut:

Pertama, tahun ini, kuota SNMPTN dikurangi 10 persen dari tahun lalu, sehingga kuotanya menjadi 40 persen. Jalur tes tertulis tetap 30 persen. Jatah kuota 10 persen dari jalur undangan dialihkan ke jalur mandiri.

Kebijakan ini secara transparan menunjukkan keberpihakan pemerintah pada orang-orang kaya. Sebab, jalur mandiri biasanya diisi oleh mereka yang mampu membayar mahal untuk masuk ke PTN secara mandiri. Apalagi kemudian dikethaui, kebijakan ini diikuti dengan izin dari pemerintah jika perguruan tinggi memungut dana sumbangan pengembangan lembaga/institusi (SPL/SPI) kepada mahasiswa jalur mandiri.

Kedua, Sistem proporsi berdasarkan akreditasi sekolah, meskipun tampaknya baik, tetapi sesungguhnya didasari pola pikir yang tidak logis dan sesat. Sekolah dengan akreditasi A memperoleh kuota 75 persen, B 50 persen, C 25 persen dan tidak terakreditasi hanya memperoleh kuota 10 persen. Pemikiran ini sesat karena menyimpulkan kualitas individu dari kualitas lembaga.

Dalam ilmu logika, ini disebut dengan genetic fallacy, di mana seseorang itu dianggap tidak berkualitas, tidak kredibel, dan tidak dapat dipercaya karena asal-usulnya, baik itu karena ras, agama, sosial, atau lembaga di mana ia berasal.

Ketiga, pemikiran tidak logis ini juga terjadi ketika indeks integritas UN dipakai sebagai pertimbangan masuk PTN. Siswa dengan nilai tinggi, tetapi sekolahnya memiliki integritas rendah bisa jadi tidak lolos dalam seleksi karena kualitas sekolahnya. Kebijakan sesat pikir ini karena menganggap bahwa sekolah yang indeks integritasnya rendah, otomatis seluruh siswanya tidak jujur. Padahal, SNMPTN adalah seleksi individu, bukan seleksi lembaga pendidikan!

Keempat, seleksi masuk PTN juga mendiskriminasi dan tidak adil karena menghukum individu yang tidak bersalah. Bila ada lembaga pendidikan terbukti memanipulasi nilai, lembaga pendidikan itu akan dihapus dari daftar SNMPTN tahun berikutnya, sehingga siswa kelas XI yang tidak bersalah tertutup aksesnya untuk melaju ke PTN melalui jalur SNMPTN tahun depan.

Kelima, ketika ada siswa yang sudah menerima undangan SNMPTN, tetapi kemudian membatalkannya, maka yang menerima akibat adalah adik kelasnya. Pola pikir ini sangat tidak rasional, tidak logis, tidak adil, dan sesungguhnya melanggar hak individu dalam memperoleh akses pendidikan.

Semoga berbagai kritik di atas dapat dijadikan pelajaran bagi penyelenggara, perguruan tinggi, sekolah, dan orang tua: demi masa depan anak-anak muda  Indonesia.

4 Comments

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.